Flamboyan, PR Walikota Mendatang

Perjalanan masalah rencana rehabilitasi Pasar Flamboyan memasuki babak baru. Ledakan itu terjadi kemarin di Gedung DPRD Kota Pontianak.
Rencana rehabilitasi Pasar Flamboyan memang bukan masalah baru, tetapi jalan damai antara pemerintah dengan pedagang masih jauh dari titik ideal. Dampaknya ialah, Walikota terpaksa “kabur” dari Gedung Dewan, sedangkan massa pedagang berusaha menahan dengan tujuan Walikota bersedia mencabut perjanjian kerjasama (MoU) dengan developer PT Putra Khatulistiwa. Bagi kita, peristiwa tersebut tidak enak dipandang mata, karena menunjukkan besarnya gap atau dinding pemisah antara pemerintah dengan rakyatnya. Tidakkah ada jalan yang lebih baik? Jalan di mana pemerintah dan pedagang akur?
Bagi pemerintah, mengurusi pasar memang tidak mudah. Mengurusi orang-orang pasar juga tidak gampang. Saban hari pedagang berurusan dengan kenyataan praktis yang bertendensi jangka pendek. Oleh karena itu mereka praktis-praktis saja soal harga yang mahal, soal Pasar Sentral yang tak terbukti memenuhi harapan, begitupula Pasar Dahlia yang sudah jauh lebih lama direhab Pemkot. Di sana masih sepi. Tidak semua pedagang mampu membayar kewajiban kredit ruko atau los yang ditempati.
Dalam hal rehabilitasi itu pemerintah memang berpikir jangka panjang. Maunya membela pedagang, tapi juga sekaligus pengusaha, pengembang, bahkan perbankan. Pemerintah ingin menggerakkan ekonomi menuju visi Kota Internasional.
Kita tidak menyalahkan pedagang yang protes dan mendesak dicabutnya MoU pembangunan Pasar Flamboyan, tetapi kita juga tidak menutup mata dengan tertatanya kota, nyamannya berbelanja dan tidak macetnya jalan di muka Pasar Dahlia di mana dahulu terkenal amat sangat macet. Ini bukti bahwa pertimbangan pemerintah sangat banyak dan terintegrasi. Beda dengan pedagang yang mengukur dengan pendapatan dan kelangsungan hidupnya semata-mata.
Oleh karena kita ingin ideal, kita dengan kerangka berpikir ideal tersebut berkehendak ada jalan tengah yang win win solution. Pasar tradisional Flamboyan bisa bertahan, tetapi Flamboyan Trade Center juga bisa diwujudkan.
Pemerintah merencanakan di lokasi yang strategis di pusat jantung kota—Jalan Gajahmada-Tanjungpura tersebut dibangun lima lantai pasar modern. Di lantai dasar tetap mengakomodasi pedagang tradisional, sedangkan lantai 2-5 adalah ruko yang melayani bisnis.
Bagi Walikota sesungguhnya protes warga itu normal. Walikota tak sekali dua diprotes dalam hal-hal seperti ini. Misalnya untuk megaproyek pembangunan Pontianak Town Square dan Sundial. Kenyataannya kedua mega proyek ini belum juga terealisir.
Rencana rehabilitasi Pasar Flamboyan agaknya bakal menyusul Sundial dan Pontianak Town Square karena besarnya pressure menuntut proyek tersebut ditunda. Sebelum pressure di Gedung Dewan, dua hari lalu, sejumlah pakar di Untan juga berpandangan sama. Pressure itu menjadi strategis karena masa jabatan Walikota juga hanya tinggal seumur jagung.
Praktis masalah Pasar Flamboyan yang sudah teken MoU dan sudah siap pugar akan bakal berlarut. Di dalamnya ada masalah hukum, kerugian di pihak investor, dan kewibawaan pemerintah maupun dewan. Rencana itu pun bakal menjadi pekerjaan rumah bagi Walikota mendatang hasil Pilkada 25 Oktober 2008.