Nazirin: Jangan Golput

Demokrasi biayanya mahal. Untuk Pilgub Kalbar saja menyedot dana tak kurang dari Rp 86 miliar. Ini sama artinya dengan upaya untuk mengurusi kelahiran seorang pemimpin provinsi di Kalbar butuh dana hingga Rp 86 miliar.
“Oleh karena itu jangan mau golput atau golongan putih yang kerap diartikan sebagai tidak menggunakan hak pilih alias tidak mencoblos,” ungkap Nazirin, anggota KPUD Kalbar di bidang sosialisasi.
Nazirin mengatakan setiap suara besar artinya untuk menentukan nasib kepemimpinan Kalbar selama 5 tahun ke depan. “Kalau dahulu gubernur dipuilih oleh anggota DPRD, kini kitalah yang menentukan.”
Nazirin mengajak masyarakat untuk cerdas dalam memilih. Melihat figur yang tampil, cara kepemimpinannya, konsep yang diutarakannya dan kepercayaan yang disematkan kepadanya. “Kita harus menggunakan hak pilih, karena kalau tidak memilih pun bukan menyelesaikan masalah,” ungkapnya.
Mantan aktivis di Untan era 90-an ini menandaskan, dengan masa kampanye sekarang ini rakyat dapat mengikuti janji-jani calon gubernur. “Masyarakat bisa menagih janji itu kelak. Ini konsekwensi demokrasi,” tuturnya.
Diakui, dengan model pemilihan langsung kecil kemungkinan terjadi beli kucing dalam karung. Terlebih sekarang era terbuka di mana akses koran, televisi dan radio terbuka luas. Dengan demikian masyarakat bisa menilai siapa yang layak menjadi pemimpin, apakah incumbent, ataukah pendatang baru.
Jumlah pemilih yang terdata di Kalbar semuanya 2,9 juta jiwa. Masa pencoblosan jatuh pada 15 November dan dinyatakan sebagai hari libur daerah. □