Ini Dia Calon Gubernur Kalbar -- Edisi Khusus

Senin 27 Agustus kemarin merupakan hari terakhir masa pendaftaran bakal calon Gubernur Kalbar periode 2008-2013. Terdaftar lima paket dengan empat paket diusung partai politik dan satu paket independent. Siapa saja mereka? Ikuti wawancara khusus dan reportase atas aktivitas mereka pasca mendaftar ke KPU Daerah Kalbar.


Akil Mochtar: Lakukan Perubahan di Kalbar
Muhlis Suhaeri
Borneo Tribune, Pontianak
Akil Mochtar memang fenomenal. Setiap kiprahnya menarik perhatian publik. Sewaktu aktif sebagai pengacara, namanya dikenal masyarakat. Ketika membela perkara salah vonis kasus Lingah, Pacah dan Sumir, warga Desa Pangkalan Pakit, Kabupaten Ketapang pada tahun 1992. Berkat kegigihannya bersama Tamsyil Syukur dan Alamuddin, tiga pengacara muda ini, mengajukan Peninjauan Kembali (PK), atas kasus yang sempat menghebohkan dunia hukum sampai ke tingkat Nasional bahkan Internasional.
Sebuah buku dengan judul Lingah Pacah: Berjuang Menggapai Keadilan (1995) yang ditulis Budiman Tanurejo, wartawan Kompas. Buku itu menjadi dokumen penting, bagaimana Akil Mochtar dengan penuh idealisme sebagai pengacara muda pada waktu itu, berhasil membela kliennya sehingga bebas dari vonis yang menyesatkan. Sukses menangani kasus ini, menjadikan Akil Mochtar dikenal sebagai sosok pengacara yang peduli dengan masyarakat kecil, isu-isu kemanusiaan, HAM dan keadilan.
Sebagai Anggota DPR RI mewakili Daerah Pemilihan Kalimantan Barat, Akil saat ini berada di Senayan untuk periode kedua. Pada periode 1999-2004, semasa di Komisi II DPR RI, Akil Mochtar turut serta dalam pemekaran 96 kabupaten/kota dan 6 provinsi baru di seluruh Indonesia. Berkat kerja kerasnya, dukungan eksekutif dan legislatif, serta peran masyarakat setempat Kalbar, Akil Mochtar menjadi pelaku sejarah yang terlibat aktif dalam pemekaran Kabupaten Melawi, Sekadau, Kayong Utara, Kubu Raya dan Kota Singkawang.
Pada periode kedua (2004-2009), Akil pernah menjadi pimpinan Komisi III DPR RI. Berbagai Pansus dan produk UU lahir dari tangan dinginnya memimpin sidang. Sebut saja, UU tentang Ratifikasi Antikorupsi, UU Bantuan Timbal Balik dalam Tindak Pidana, UU Perlindungan Saksi dan Korban, perubahan UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU Perseroan Terbatas, dan lainnya. Akil Mochtar juga memimpin sidang persetujuan pemberian Amnesti bagi anggota GAM. Bahkan, ketika penandatanganan naskah perdamaian antara GAM dan Pemerintah RI di Helsinki, Finlandia, Akil Mochtar turut serta sebagai delegasi RI.
Akil dilahirkan di Putussibau, 18 Oktober 1960, dari keluarga sederhana. Dia melewati masa kecilnya di Kelurahan Ilir Kantor (dulunya Kampung Prajurit), Putussibau, Kapuas Hulu. Anak kelima dari sembilan bersaudara itu, memang terkenal ulet sejak kecil. Sedari SMP, dia sudah meninggalkan kampung halamannya untuk menuntut Ilmu di Kota Pontianak. Dari kehidupan masa kecilnya yang sederhana itu, Akil tumbuh menjadi sosok yang tegas, dan memiliki semangat juang dalam mengejar cita-citanya.
Pada Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur Kalbar 2007 yang akan berlangsung November 2007 nanti, Akil Mochtar berpasangan dengan AR Mecer, tokoh penggerak ekonomi kerakyatan. Pasangan ini merupakan satu dari empat pasangan yang sudah mendaftar ke KPUD dengan dukungan delapan parpol (PPDK, PNBK, PBB, PKPI, PPDI, PSI, Pelopor, dan PPNUI).
Nah, apa saja yang akan menjadi program pembangunan Kalbar ke depan, jika terpilih sebagai gubernur Kalbar? Berikut wawancara Muhlis Suhaeri, wartawan Borneo Tribune, dengan Akil Mochtar.
Bagaimana pandangan Anda tentang pembangunan Kalbar saat ini? Apakah sudah berada pada jalur yang benar?
Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, pemerintahan daerah, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Di era otonomi daerah ini, Pemerintah Daerah seharusnya mengarahkan seluruh potensi yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, fakta yang kita lihat sejak diterapkannya otonomi daerah, justru terjadi kemunduran. Bahkan, lebih tepat disebut “keterpurukan” secara siginifikan di berbagai sektor pembangunan di Kalimantan Barat. Untuk wilayah Kalimantan Barat, secara kasat mata kita melihat terjadinya kemunduran di bidang pembangunan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat.
Kita prihatin, melihat pendidikan di Kalbar, masih jauh tertinggal dibandingkan dengan provinsi lain. Di bidang kesehatan, kita mengalami musibah yang luar biasa memprihatinkan. Dengan kasat mata kita bisa melihat, di seluruh pelosok Kalbar, terjadi kasus gizi buruk. Ini akibat pembangunan tidak berjalan dengan baik.
Lebih menyedihkan lagi, wilayah Kalbar yang kaya sumber daya alam ini, ternyata rakyatnya mengalami kesulitan dalam memperoleh pendapatan yang layak, untuk memenuhi kehidupannya. Oleh karena itu, kita tidak perlu terkejut, ketika indeks pembangunan manusia (IPM) Kalbar, berada pada posisi 28 dari 33 provinsi di Republik Indonesia ini. Yang paling memiriskan kita semua, menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Kalbar menjadi provinsi termiskin di Kalimantan. Wah, ini ibarat ayam yang mati di lumbung padi.
Mengapa Kalbar bisa terpuruk seperti ini?
Keterpurukan Indeks Pembangunan Manusia Kalbar tersebut jelas disebabkan oleh kemiskinan yang dialami oleh rakyat. Fakta ini menunjukkan kepada kita semua bahwa ternyata pembangunan yang dilakukan selama ini telah gagal membawa rakyat Kalbar keluar dari lingkaran kemiskinan.
Bagaimana konsep Anda mengatasi kemisikinan tersebut?
Untuk melihat hal itu, kita harus mendefinisikan dulu, apa itu kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu kondisi, dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan bermartabat. Berdasarkan pemahaman tentang kemiskinan tersebut, maka pembangunan Kalbar di masa mendatang, harus diarahkan pada pemenuhan hak-hak dasar rakyat, agar kita tidak semakin tercoreng dibandingkan provinsi lain, akibat kemiskinan yang terjadi.
Pemahaman mengenai “kemiskinan” mestilah beranjak dari pendekatan berbasis hak (right based approach). Dalam pemahaman ini, harus diakui bahwa seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai hak-hak dasar yang sama. Kemiskinan juga harus dipandang sebagai masalah multidimensional.
Kemiskinan seharusnya tidak lagi dipahami sebatas ketidakmampuan ekonomi. Tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Pendekatan right based approach mengandung arti, negara berkewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap.
Apa saja hak-hak dasar yang harus dipenuhi?
Hak-hak dasar harus diakui secara umum. Antara lain meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam, lingkungan hidup, dan rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, baik bagi perempuan maupun bagi laki-laki. Hak-hak dasar itu tidak berdiri sendiri, tetapi saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga tidak terpenuhinya satu hak dapat mempengaruhi pemenuhan hak lainnya.
Situasi kemiskinan tidak hanya didasarkan atas permasalahan pendapatan atau ekonomi belaka. Permasalahan kemiskinan perlu dilihat dari aspek kegagalan dalam pemenuhan hak dasar, serta ketidakadilan dan ketidaksetaraan.
Mengapa hak-hak dasar tersebut belum bisa terpenuhi. Bagaimana menurut pengamatan Anda?
Ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya. Permasalahan kegagalan pemenuhan hak-hak dasar, disebabkan beberapa hal. Pertama, terbatasnya kecukupan dan mutu pangan. Kedua, terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan. Ketiga, terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan. Keempat, terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha. Kelima, terbatasnya akses layanan perumahan. Keenam, terbatasnya akses terhadap air bersih dan sanitasi. Ketujuh, lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah. Kedelapan, memburuknya kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kesembilan, lemahnya jaminan rasa aman. Kesepuluh, lemahnya partisipasi.
Bagainana konsep pendidikan yang harus dilakukan untuk mencerdaskan masyarakat Kalbar? Bagaimana Anda punya konsep terhadap hal itu?
Saya sangat setuju dengan ungkapan, bahwa kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh pendidikan. Tidak ada satu bangsa pun yang maju hanya mengandalkan sumber daya alam. Contoh seperti Jepang dan Korea, kedua negara tersebut maju bukan karena mengandalkan sumber daya alam yang melimpah, tapi justru karena pendidikan.
Kondisi dunia dunia pendidikan kita di Kalbar sungguh sangat memprihatinkan. Bagaimana kita bisa maju kalau ternayata rakyat Kalbar hampir 70% hanya berpendidikan SD dan tidak tamat SD. Karena itu, jika diberi amanah oleh rakyat, saya akan jadikan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan Kalbar. Langkah-langkah yang yang saya lakukan, pertama, mengalokasikan dana pendidikan minimal 20% dari total APBD Kalbar, karena ini amanat UUD 1945 dan UU No. 20 tentang Sisdiknas. Kedua, Pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan (sekolah). Ketiga, Peningkatan pendidikan bagi anak-anak usia dini baik formal maupun nonformal. Keempat, Perluasan dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu. Kelima, Pelayanan pendidikan bagi masyarakat yang kurang beruntung. Keenam, Pemberantasan Buta Huruf. Ketujuh, Peningkatan kualitas guru dan pemerataan tenaga guru di seluruh wilayah Kalbar. Kedelapan, Beasiswa untuk pelajar/mahasiswa dari golongan tidak mampu dan kesembilan, Penghargaan terhadap guru-guru yang berprestasi.
Bagaimana pembangunan di sepanjang perbatasan harus dilakukan? Mengingat masih terbengkelainya pembangunan di sana?
Saya kira kita harus mengubah cara pandang kita tentang perbatasan. Kita harus meliohat kawasan poerbatasan kita dengan negara tetangga sebagai halaman depan kita sebagai suatu bangsa. Penanganan kawasan perbatasan, menururt saya tidak cukup hanya dengan sebuah Perpres. Saya akan melakukan kerja sama dengan provinsi-provinsi yang berbatasan dengan negara lain un tuk berjuang ke pemerintah pusat agar penaganan perbatasan itu diatur dalam sebuah undang-undang. Dengan UU berarti alokasi anggaran pembangunan wilayah perbatasan bisa diakomodasi secara memadai dalam APBN.
Dalam menangani masalah pembangunan di perkotaan dan pedalaman, syarat dan prioritas pembangunan apa saja yang harus dilakukan?
Permasalahan utama pembangunan kita saat ini adalah buruknya inrfrastruktur. Saya sudah berjalan hampir ke seluruh wilayah Kalbar, dan sungguh sangat memprihatinkan ternyata jalan, jembatan, dan sarana sosial lainnya banyak yang rusak bahkan tak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Karea itu, saya melihat berkaitan dengan soal infrastruktur ini adalah perlu segera dilakukan pembangunan jalan poros utama yang menghubungkan antarkabupaten dan antarprovinsi se-Kalimantan. Penting juga diperhatikan soal penyediaan air baku bersih baik di perkotaan maupun di pedalaman. Dan, Penyediaan listrik yang memadai yang mencukupi untuk mendukung investasi dan industri di Kalbar.
Saya yakin kalau kita tidak benahi infrastuktur ini dengan baik, tidak akan ada investor yang mau menanamkan modalnya di Kalbar.

Bagaimana membina masyarakat Kalbar yang multiethnis ini? Anda punya resep bagi kehidupan yang harmonis dan membawa kedamaian bagi Kalbar kedepan?
Saya yakin seluruh rakyat Kalbar sudah capek dengan konflik yang terjadi pada masa lalu. Tak ada orang yang mengionginkan konflik itu terjadi. Pemerintah harus memberikan pembangunan yang berkeadilan, baik untuk wilayah perkotaan maupun pedalaman. Saya ingin hubungan antaretnis di Kalbar terbangun dalam suatu kerangka saling menghargai dan mnenghormati perbedaan yang ada. Semangat bahwa Kita Semua Bersaudara harus menjadi spirit dalam setiap warga kelompok etnis yang ada di Kalbar.

Sebagai orang yang terlibat dalam penyusunan UU tentang Pemerintahan Daerah, karakter pemimpin yang seperti apa, diharapkan dapat memimpin Kalbar? Apakah Anda orangnya?
Saya tidak ingin menilai diri saya sendiri. Tapi, untuk bisa memperbaiki kondisi rakyat Kalbar, maka pelaksanaan otonomi daerah jangan sampai diemban oleh pemimpin yang tidak menghormati demokrasi. Melecehkan supremasi hukum. Menyalahgunaan kekuasaan secara sewenang-wenang. Tidak mengacuhkan hak asasi manusia. Membudayakan KKN, tidak menghargai kepentingan rakyat banyak. Menumpuk kekayaan dengan cara-cara haram atau tidak bermoral. Menipu dan menindas rakyat demi kepentingan sekelompok atau segelintir orang saja.
Otonomi daerah yang dijalankan elite politik yang tidak kompeten dan akuntabel, malah terus menjadi duri, bahkan racun bagi daerah dan masyarakatnya. Jika terjadi kekeliruan dalam menentukan pemimpin Kalbar mendatang, akan terjadi eksploitasi negatif terhadap daerah Kalbar. Dengan tidak memberdayakan masyarakat maupun membangun daerah secara optimal dan efektif, seperti yang diharapkan dari maksud sejati otonomi daerah. Beberapa kasus secara jelas menunjukkan, betapa memprihatinkannya dampak penerapan otonomi daerah, jika dipimpin oleh orang yang tidak kredibel, terutama ketika dijalankan oleh aktor-aktor yang mengutamakan kepentingan pribadi, dan melakukan eksploitasi terhadap daerah dan masyarakat, lewat jabatan publik yang dipegangnya.
Jika Anda nanti diberi amanah oleh rakyat, apa yang akan Anda lakukan untuk mengatasi hal tersebut?
Melihat kondisi yang demikian itu, siapapun nanti yang menjadi pemimpin Kalbar ke depan, harus membuat prioritas pembangunan yang berpihak pada kepentingan rakyat. Khususnya, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan yang diambil, misalnya dalam penyusuan APBD, harus diprioritaskan pada upaya untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat di bidang pendidikan, kesehatan, dan sektor perekonomian yang dapat mendorong semakin meningkatnya pendapatan rakyat.
Pembangunan di sektor lain, tidak harus diabaikan karena memprioritaskan ketiga hal tersebut. Kesalahan dalam menentukan prioritas pembangunan, seperti tercermin dalam penyusunan APBD, justru akan menyebabkan kesejahteraan rakyat hanya menjadi khayalan saja.
Untuk menjalankan semua itu, tentu harus tercipta dulu good governance? Bagaimana Anda mewujudkan good governance, jika nanti memimpin Kalbar?
Good Governance tidak terbatas pada bagaimana pemerintah menjalankan wewenang dengan baik semata, tetapi lebih penting lagi adalah, bagaimana masyarakat dapat berpartisipasi dan mengontrol pemerintah, untuk menjalankan wewenang dengan baik (accountable). Harus dibangun pemerintahan dengan konsep tiga tiang penyangga good governance. Yaitu, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Saya melihat bahwa Keterlibatan masyarakat diperlukan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan suatu program. Pembangunan daerah harus dilakukan bersama dengan masyarakat.□

OSO, Tokoh Nasional yang Back to Bassic

Nur Iskandar
Borneo Tribune, Pontianak

Sang Maestro itu kembali. Ia tokoh nasional yang back to bassic.
Oesman Sapta dinilai banyak kalangan sebagai aset Kalbar. Ia sudah menjadi tokoh nasional. Ia mantan Wakil Ketua MPR RI.
Di tempat yang santai di Kantin Untan, mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kalbar, Ir H Said Dja’far bicara serius soal siapa kandidat KB1 yang paling tepat. Arsitek ini menaruh harapan kepada OSO.
OSO di mata Said Dja’far adalah figur yang tak perlu diragukan lagi pengabdiannya bagi daerah. Ia tak sungkan-sungkan merogoh isi kantongnya demi pembangunan daerah.
OSO kata Said untuk maju dalam Pilgub menggunakan kekuatan dirinya sendiri. Biaya ditanggulangi mandiri setelah sukses sebagai wiraswastawan. Sejumlah penghargaan pun diraihnya. Bukan hanya dari Pemerintah Indonesia dan asing, tapi juga beragam etnis di Indonesia.
Untuk Kalbar bisa berubah kata Said dibutuhkan figur seperti OSO. “Apa yang diinginkannya tercapai. Jika OSO mau maju, adil dan sejahtera, maka saya yakin juga akan tercapai,” tandasnya. Terlebih di usianya yang sangat matang, OSO berpikir pengabdian, bukan mencari popularitas dan pundi-pundi kekuasaan. Jika itu yang hendak dicari, posisi Wakil Ketua MPR RI pun sudah dirasakannya.
OSO dinilai Said Dja’far orangnya tegas. Ketegasan ini akan mempengaruhi kinerja mesin birokrat di pemerintahan. Pada umumnya mesin pemerintah kinerjanya lamban.
OSO dinilai jago lobi. Tak hanya di tingkat menteri-menteri negara, tapi juga asing. “Nah membangun Kalbar butuh investor. Figur yang terjamin adalah OSO. Yang lain masih diragukan,” tuturnya.
Said Dja’far mengaku bukan orangnya OSO. Ia juga menegaskan bukan jurkam buat OSO. Tapi yang dia pikirkan adalah kemajuan Kalbar tepat saat 2008-2013 berada di tangan siapa. “Mohon maaf, ini adalah hasil perenungan saya. Kalaupun ada penilaian miring terhadap OSO, itu sebenarnya citra masa lalu ketika Beliau masih remaja. Dan siapakah manusia yang tidak punya salah? Ibarat nasi, OSO itu bahan yang bagus. Cuma bungkus dan label yang disematkan kepadanya selama ini yang salah. Menurut saya, OSO adalah figur yang tepat untuk melakukan perubahan Kalbar maju, adil dan sejahtera,” urainya.
Kendati demikian pendapat Said banyak pihak yang meragukan, apakah Oesman Sapta Odang yang kerap disapa OSO masih tergiur untuk menjadi Gubernur Kalbar (KB1) sementara karirnya sudah berada di level menteri kabinet Republik Indonesia?
“Justru itu yang saya kagum,” ungkap para tokoh yang bergabung di Koalisi MAS (Maju Adil Sejahtera) saat saya temui di sekretariat lantai tiga Grand Mahkota Hotel, Senin (28/8) kemarin sore. Mereka antara lain Ratna EL Tobing, SE, MM dari Partai Persatuan Daerah (PPD) Pusat, Firdaus Siregar, SH dari Partai Patriot maupun Suade Yeptian, SH dari Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD).
“Saya juga berkomentar seperti itu. Bapak sudah levelnya menteri buat apa menjadi gubernur,” kata Ratna yang kini menjabat sebagai Sekretaris Koalisi MAS mendampingi Ketua Mayjen TNI Purn Yahya Sacawiriya dari DPP Partai Demokrat yang turut bergabung dalam Koalisi MAS.
“Oh kamu salah Rat,” kata OSO.
“Saya serius maju menjadi calon Gubernur Kalbar karena panggilan batin demi pengabdian kepada daerah kelahiran saya. Saya tak perlu mengejar apa-apa lagi kecuali daerah saya maju, adil dan sejahtera,” jawab OSO kepada Ratna yang tak lain adalah stafnya di DPP PPD, Jakarta. OSO adalah Ketua Umum PPD.
Ratna yang punya kemampuan retorika sangat baik ini menyimpulkan bahwa OSO tak sekedar serius untuk menjadi Gubernur Kalbar, tapi juga tulus. “OSO sudah tak mengejar duit untuk menjadi gubernur. Dia ingin pembangunan di daerahnya bersih dari korupsi,” ungkapnya. Semangat memerangi korupsi adalah esensi dari reformasi dan salah satu fokus utama Presiden RI, SBY.
Kata Ratna, OSO hendak membangun suasana demokrasi di Kalbar menjadi lebih baik. Lebih maju dan berkembang. “Soal terpilih atau tidak, itu tergantung suratan takdir.” Telunjuk ratna menunjuk ke atas.
“Kami fokus melakukan kerja keras untuk pemenangan sesuai dengan perhitungan-perhitungan yang logis,” ungkapnya.
Soal figur OSO, kata Ratna sudah tidak diragukan dikenal oleh rakyat Kalbar. “Koalisi MAS terus melakukan sosialisasi,” imbuhnya.
Soal keseriusan dan ketulusan OSO untuk menjadi Gubernur Kalbar, Ratna menunjuk koalisi yang dibangun adalah serius, pendaftaran di KPU juga serius. Ratna memujinya. “Kalau Prof Dr Ryaas Rasyid adalah konseptor otonomi daerah, maka OSO adalah pelaksana teknisnya di lapangan,” ungkapnya mengingatkan OSO tampil sebagai Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Utusan Daerah. Ketika itu OSO yang getol memperjuangkan aplikasi dari pelaksanaan otonomi daerah dan kini sedia menjadi kepala daerah.
Di mata Firdaus Siregar lain lagi. Kata sosok pemuda bertubuh besar tinggi ini OSO adalah calon gubernur yang terbaik dari para calon yang lain yang semuanya baik. “Kalbar sudah pernah dipimpin TNI, birokrat dan profesional. Kini saatnya KB1 dipimpin enterpreneur atau wiraswastawan,” ungkapnya.
OSO, nilai Firdaus tumbuh dari bawah. Ia tidak hanya berhasil membangun bisnis dari kecil hingga nasional, tapi juga internasional. “Maka duitnya banyak. Beliau bahkan menggelar jalan sehat dengan hadiah-hadiah besar dari keringatnya sendiri. Bukan dari anggaran pemerintah,” pujinya. Bisnis OSO yang tampak di depan mata adalah jaringan perhotelan dan minyak.
Menurut Firdaus perubahan di Kalbar hanya bisa dilakukan oleh OSO. “Memang semua kandidat membawa isu perubahan, tapi siapa yang paling bisa melakukannya dengan peluang kecil melakukan korupsi? Modal sendiri?” timpalnya. “Semua ada pada figur OSO,” tegasnya.
Di tempat yang sama, Suade Yeptian yang juga Wakil Ketua Koalisi MAS menimpali bahwa OSO sudah jelas membela kepentingan Kalbar sejak kecil. “Coba lihat aktivitas mahasiswa tak ada yang tak dibantunya. Itu yang namanya KPMKB sudah sejak lama dibantu,” ungkapnya.
Suade menyenangi figur OSO karena praktisi yang satu ini tahu betul kondisi riil masyarakat Kalbar. “Beliau tahu betul teknis. Kepada Beliau harapan perubahan itu disematkan,” ungkapnya.
Satu lagi tambah Suade, bahwa OSO mempunyai daya lobi luar biasa. “Untuk membangun Kalbar sosok gubernur harus bisa melobi pengambil keputusan secara nasional maupun internasional. Untuk itu OSO orangnya. Beliau gampang saja telepon menteri ini dan itu,” ungkapnya seraya senyum. Katanya, untuk membangun Kalbar dibutuhkan kemampuan seperti OSO. Lain tidak. “Mencapai hasil seperti OSO tidak semua orang bisa,” ujarnya. □

Incumbent yang Terbukti dan Teruji

Hairul Mikrad
Borneo Tribune, Pontianak

Di masa kepimpinannya yang hampir lima tahun, pasangan incumbent, H Usman Ja’far-Drs LH Kadir, dinilai berhasil membangun Kalbar di segala aspek. Memang tak bisa dipungkiri, ada pembangunan yang masih perlu diteruskan.
Usman Ja’far lahir 10 September 1951 di Sekadau dari pasangan Djaf’ar – Zaiton. Sedangkan Laurentius Herman Kadir lahir 28 Mei 1941, di Sungai Utik, Temeru, Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu dari pasangan Paulus Banda dan Maria Pikai.
Di tangan putra-putra kelahiran daerah ini, Kalbar berhasil meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ini merupakan modal awal bagi Kalbar untuk membiayai pembangunannya sebelum investor berinvestasi.
Kemampuan pembiayaan Kalbar terus meningkat dalam APBD. Di tahun 2007, APBD Kalbar telah mampu mencapai Rp 1,1 triliun, jauh di atas tahun 2002 yang hanya berjumlah Rp 389 miliar.
Dengan modal yang ada didukung kondisi Kalbar yang begitu ‘sejuk’, damai, aman dan tenteram membuat roda pembangunan bergerak, sektor-sektor perekonomian ikut bertambah, meningkat dan terus tumbuh. Ini mendongkrak peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Hasil pembangunan pun terlihat dan dirasakan, pertumbuhan ekonomi terus naik 6-7 persen.
Di sektor pertanian, Kalbar telah mampu swasembada beras sejak tahun 2004 dengan produksi di di tahun 2006 mencapai 1.120.320 ton gabah kering giling. Perkebunan karet dan sawit meningkat secara luas dan produksinya begitu juga peternakan dan perikanan. Tumbuh dan berkembangnya sektor-sektor pembangunan membuat tenaga kerja terserap, angka kemiskinan ditekan dan kesejahteraan rakyat semakin meningkatkan. Sejumlah penghargaan dari pemerintah pusat atas keberhasilan pembangunan diraih Kalbar.
Kondisi Kalbar yang maju pesat ini menjadi unggulan buat pasangan harmonis H Usman Ja’far-Drs LH Kadir. Ini juga menjadi daya tarik bagi partai politik untuk mengusung, mendukung dan memenangkan di Pemilu Gubernur, 15 November mendatang. UJ-LHK diyakini bisa membuat Kalbar lebih sejahtera dan terbuka dengan meneruskan pembangunan yang sudah dilakukan.
”Masyarakat Kalbar masih membutuhkan kelangsungan pembangunan di bawah pimpinan Usman Ja’far,” kata Ketua DPD Partai Golkar Kalbar, Zulfadhli.
Tak tanggung-tanggung lagi, ’Partai gemuk-gemuk’ menjatuhkan pilihan kepada dua putra Kalbar sudah terbukti dan teruji ini. Delapan partai menjadi pendukung, Partai Golongan Karya, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Partai Bintang Reformasi, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Damai Sejahtera dan Partai Merdeka. Pasangan ini juga didukung sejumlah organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan dan lembaga-lembaga lainnya.
Partai Golkar melalui Ketua DPP Partai Golkar yang juga Korwil Kalbar-Kalteng, Ali Wongso sendiri menegaskan bahwa hasil mengamati dan mengkaji dalam lima tahun terakhir, siapapun tidak bisa membantah Kalbar mengalami kemajuan yang pesat terutama dalam pembangunan kemasyarakatan yang begitu ‘sejuk’, damai, aman dan tenteram.
“Apa yang pernah terjadi sebelumnya tidak terulang lagi. Ini merupakan point yang sangat penting. Sebab tidak mungkin membangun tanpa suasana sejuk, aman dan tenteram. Pemerintah sudah berjalan baik meskipun perlu peningkatan ke arah yang lebih baik,” akunya.
Golkar juga melihat Usman Ja’far bahwa kepribadian dan kepemimpinan sang incumbent yang memiliki semangat pluralisme dan terbuka bagi siapapun serta berkomitmen kuat membangun Kalbar.
Ketua DPP PKB dan Korwil Kalimantan Mu’amir Muin Syam menilai Usman Jafar merupakan dan tampilan sosok yang plural bisa diterima di seluruh lapisan masyarakat. “Usman Ja’far memiliki sikap keteladanan dan moral yang baik. “Sikap moral kepemimpinan itu sangat penting, karena kalau pemimpin sudah tidak bisa dipercaya sama masyarakatnya dan tidak memiliki moral yang bagus, apa pun akan besar pengaruhnya,” akunya.
Sedangkan PAN melalui Sekjend DPP, Zulkifli Hasan menilai Usman Ja’far memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan Pilkada di Kalbar. UJ juga dinilai berhasil mewujudkan visi misinya membuat harmonis dalam etnis. Selain UJ dinilai memiliki kompetensi intelektual yang cukup dengan koneksi luas baik pusat, maupun mancanegara serta memiliki komitmen yang besar untuk memajukan Kalbar pada semua golongan, semua etnis.
Sementera itu, Ketua Wilayah Dakwah Kalimantan DPP PKS Abdurahman Hamid mengaku dari seluruh calon yang layak, Usman Ja’far yang paling layak. “Selama lima tahun di bawah kendali Usman Ja’far tidak ada kerusuhan, bahkan swasembada beras,” ucapnya.
Pasangan Harmonis ini di hadapan ribuan warga yang memadati Taman Alun Kapuas, 12 Agustus kemarin telah mendeklarasikan diri berikut ‘Koalisi Harmonis’ pendukungnya.
27 Agustus sekitar pukul 09.15, pasangan incumbent Usman Ja’far dan LH Kadir yang memiliki dukungan total sebesar 52,39 persen sampai di kantor KPUD Kalbar. Incumbent didampingi para Ketua partai politik yang tergabung dalam ‘Koalisi Harmoni’ yang mengusungnya.
UJ-LHK diantar langsung Ketua DPD partai Golkar Kalbar Ir H Zulfadhi, Ketua DPW PPP Kalbar, Ahmadi Usman, Ketua DPW PDS Kalbar Suprianto, S.Th, Ketua DPD Partai Merdeka Tobias Ranggie SH, Ketua DPW PBR Kalbar Ir H Lutfhi A Hadi, Ketua DPW PKS Kalbar Fatahillah Abror, Ketua DPW PKB Kalbar H Syarif Abdullah Alkadrie, SH MH dan Ketua DPW PAN Kalbar Muda Mahendrawan SH. Sekaligus ratusan simpatisan dan kader yang juga tampak menyertainya.
Sang incumbent menuturkan rasa terima kasihnya kepada 8 parpol yang telah mengusungnya sebagai cagub dan cawagub Kalbar. Ia juga mengaku selama kepemimpinannya bersama LH Kadir, telah melakukan upaya keras dan berbuat secara maksimal sekaligus telah mendharmabhaktikan segenap fikiran dan kemampuan untuk membangun daerah Kalbar.
“Dan kemampuan kami telah terbukti dan teruji. Mudah-mudahan dengan dukungan 8 partai politik dan dengan jumlah suara 52,39 persen, saya yakin bahwa pelaksanaan Pilkada bisa memenuhi syarat dari KPU dan juga mendapat dukungan dari jajaran parpol,” harap incumbent

Seterusnya incumbent juga menguraikan sesuai dengan peraturan yang ada bahwa ia dan LH Kadir masih bisa sekaligus diberi kesempatan untuk mengikuti Pilkada guna melanjutkan perjuangan dan pembangunan yang dilakukannya di Kalbar.
”Dan kami juga banyak mendapat dukungan dari masyarakat untuk dapat meneruskan perjuangan demi semakin meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di Kalbar. Mudah-mudahan Tuhan memberkati perjuangan kita,” kata Sang Incumbent. □

Menjadi Pemimpin yang Melayani


Endang Kusmiyati
Borneo Tribune, Pontianak.

Jumat (31/8) tepat pukul 09.00 WIB, secara eksklusif saya mendapatkan kesempatan untuk melakukan wawancara langsung dengan salah satu kandidat Gubernur Kalbar. Bertempat di kediamannya Jalan Danau Sentarum Gang Pak Majid I. Tidak begitu sulit mencari rumah orang nomor satu di Kabupaten Landak ini. Selain karena ukuran rumahnya yang lebih besar dibandingkan dengan rumah-rumah warga yang lain, umbul-umbul merah putih tertancap rapi di sisi pagar putih yang mengelilingi rumah mewah itu.
“Tapi maaf, mungkin saya tidak bisa terlalu lama, karena saya harus pergi ke KPUD untuk verifikasi administrasi pendaftaran,” ungkapnya setelah mempersilahkanku duduk.
Pagi itu, Cornelis mengenakan jas merah, simbol warna partai kebanggaannya. Selanjutnya jawaban dari pertanyaan-pertanyaanku mengalir begitu saja dari bibirnya. Suasana santi sekali.
”Tinggal menunggu ketetapan KPU,” kata pria yang mengandeng tokoh intelektual Tionghoa, Christiandy Sanjaya sebagai wakilnya di Pilgub ini.
Langkah selanjutnya untuk menuju kursi KB 1 yang akan diperebutkan 15 November mendatang adalah membentuk tim kampanye. Ditanya tentang tim sukses, pria kelahiran Sanggau 54 tahun lalu ini mengatakan semua yang bersimpati adalah tim suksesnya. Mendadak handphone yang di letakannya di meja bergetar. Setelah berbasa-basi dengan seseorang di seberang sana, wajah Cornelis tampak berubah menjadi serius. ”Tidak, belum ada tim sukses ku. Belum dibentuk,”jawabnya.
Rupanya sang penelpon mengabarkan tentang ulah oknum yang mengaku sebagai tim sukses pasangan Cornelis-Christiandy Sanjaya. Jawaban Cornelis sendiri adalah sebuah klarifikasi.
Namun, khusus tentang tim kampanyenya, Cornelis mengaku akan turun langsung ke seluruh kabupaten/kota untuk membentuknya. Tim itu menurutnya disesuaikan dengan luas wilayah dan jumlah pemilihnya.
”Selanjutnya kita akan menganalisa kekuatan dan kelemahan lawan, tapi maaf saya belum bisa buka-bukaan. Karena bisa-bisa ide saya diadopsi oleh calon lain,” katanya yakin.

Ingin Kalbar seperti Tahun ”70-an”
Sebagai salah satu calon Gubernur Kalbar, Cornelis juga mempunyai keinginan hendak dibawa kemana Kalbar ke depan? ”Saya ingin Kalbar kembali seperti ketika saya SMA dulu. Aman, damai dan tentram. Masyarakatnya tidak saling berprasangka atau curiga,” katanya.
Menurutnya saat ini, sesama warga saja telah terjad saling curiga. Dan hal itu dapat memicu sebuah konflik. Kalbar tahun 70-an baginya adalah Kalbar yang masyarakatnya hidup dengan rukun dan damai walau mempunyai banyak latar belakang berbeda. Baik dari segi etnis dan agama.
Untuk kembali ke masa itu, menurutnya diperlukan revolusi pola pikir. ”Coba kita merevolusi pola pikir kita, untuk menciptakan Kalbar yang lebih baik,” katanya mantap.
Cornelis adalah putra seorang polisi, kedisiplinan merupakan didikan utama yang diberikan sang ayah. Kendati begitu jiwa pemimpin yang ada pada dirinya menurutnya tidaklah lahir dari didikan orang tuanya. Begitu juga lingkungannya, Cornelis kecil hidup di tengah-tengah masyarakat Melayu Sukadana Ketapang. Bahkan menurutnya Oesman Sapta Oedang yang kini sama-sama maju menjadi kandidat Gubernur Kalbar adalah teman bermainnya. ”Waktu kecil OSO teman bermain saya, ya bermain seperti layaknya masa kanak-kanaklah,” kenangnya sembari mengumbar senyum.
”Jiwa pemimpin saya ini dibentuk oleh pemerintah melalui pendidikan,” katanya.
Dari berbagai pendidikan dan pengalaman kerja di pemerintahan inilah yang membuatnya bisa menjadi figur pemimpin yang sangat ”dicintai” masyarakat Landak. ”Cornelis bukan siapa-siapa, saya hanya orang biasa,” katanya merendah.
Kesuksesan yang diraihnya menurutnya karena disiplin hidup dan prinsip yang selalu dipegangnya. Yaitu tidak boleh mengambil hak orang lain. Sangat sederhana, namun prinsip tersebut menurutnya menjadi dasar sikap dan pendirian yang diambilnya dalam berbagai situasi dan kondisi.


Melayani

Menjadi pemimpin yang melayani adalah cita-cita Cornelis-Christiandy Sanjaya. Pemimpin pelayanan adalah pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan yang mengutamakan pelayanan bagi masyarakat. Pemimpin pelayan mampu menghindari pemenuhan kepentingan pribadi dan golongan, tetapi memiliki kemampuan untuk memenuhi dan mewujudkan kepentingan masyarakat luas. Kepemimpinan pelayanan mempunyai sifat pembaharuan, menggunakan pendekatan yang mendasar dan berjangka panjang. Yang akhirnya memberikan perubahan secara menyeluruh pada kehidupan masyarakat. Kepemimpinan seperti inilah yang akan diterapkan oleh Cornelis-Christiandy Sanjaya.
Hal ini bisa tercapai dengan visi dan misi sebagai berikut:
Visi : Masyarakat Kalimantan Barat yang cerdas, sehat dan sejahtera
Untuk mewujudakan visi tersebut, Cornelis mengaku akan menggunakan 7 cara atau misi. Yaitu pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kehidupan sosial masyarakat yang toleran, berbudaya, agamis dan memperkuat kedudukan masyarakat adat. Perwujudan demokratisasi, pemerataan dan keseimbangan pembangunan secara berkelanjutan, peningkatan pembangunan infrastruktur dasar untuk pedalaman dan perbatasan, pengembangan perekonomian yang bertumpu pada ekonomi kerakyatan melalui sinergi berbagai aspek pembangunan dan yang terakhir yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi daerah, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi.
Visi dan misi tersebut menurutnya akan dijabarkan dalam berbagai kebijakan. Antara lain kebijakan pada APD, pelayanan publik, pengembangan SDM, pengelolaan SDA, pengembangan ekonomi masyarakat, wilayah perbatasan, infrastruktur, membangun komunikasi publik dan membangun jejaring. ”Itu semua untuk masyarakat kalbar,” pungkasnya.
Tepat pukul 09.15 menit, wawancara berakhir. Cornelis memasang kaos kaki dan sepatunya kemudian berangkat menuju kantor KPUD dengan iringan para ajudannnya. Sebundel map berisi ijazah siap ditunjukannya kepada ketua dan anggota KPUD yang melalukan verifikasi data dan administrasinya. ”Ini semuanya asli, tidak ada yang beli,” katanya memberi tahu.□

Calon Independen Menambah Ramai Bursa Pilgub
*Elman-Suryansyah Ukir Sejarah

Budi Rahman dan Yulan Mirza
Borneo Tribune, Pontianak

Ibarat jauh panggang dari api. Tak sedikit yang memicingkan mata akan kehadiran pasangan dari calon independen ini dalam bursa pemilihan gubernur (pilgub) nanti. Toh kehadiran pasangan ini, Elman dan Suryansyah, bukanlah semata untuk dipandang banyak kalangan. Ada makna tersirat yang ingin mereka suarakan.
Seperti pendaftaran yang dilakukan keduanya pada malam menjelang dini hari. Saat banyak mata tengah terlelap, menjelang berakhirnya masa yang dipatok KPUD Provinsi, tepay pukul 23.00 WIB, keduanya resmi mengisi berita acara resmi pendaftaran pasangan calon.
Drs H Elman MS, MM dan Suryansyah, SE. Di luar dugaan banyak kalangan, mengambil langkah cukup berani menembus sekat peraturan yang belum berpihak pada calon kepala daerah ‘swasta’ ini.
Senin, (28/8) malam, keduanya mendatangi kantor KPUD bersama sekitar sepuluh orang pengiring. Suasana pendafatran yang kontras dari empat pasangan calon lainnua. Namun dengan langkah pasti dan penuh percaya diri keduanya mendaftar menjadi pasangan calon gubernur kelima, yang ingin tampil dalam kontes politik di Bulan November nanti.
Selama ini Suryansyah memang terbilang cukup gencar mempromosikan diri sebagai salah satu Cawagub. Sejumlah stiker dalam jumlah banyak sempat ia tebar di segenap penjuru kota. Bahkan dirinya sempat menginginkan untuk menjadi pendamping Ketua DPD PDIP Kalbar yang juga Bupati Landak, Cornelis.
Entah karena sang Cagub incaran tak berpaling kepada dirinya atau karena kebulatan tekadnya. Suryansyah, sosok yang lekat dengan warga Nahdliyin Kalbar ikhlas memposisikan dirinya sebagai wakil Elman MS.
Tentang Elman MS, sendiri adalah salah satu mantan birokrat yang memiliki reputasi cukup bagus di bidangnya juga sering diundang menjadi pembicara yang terkait dengan peningkatan motivasi.
Suryansyah yang memiliki daftar panjang di dunia pendidikan pesantren dan perkoperasian berusaha menerobos peraturan Pilkada yang hingga hari ini belum berpihak pada calon perseorangan. Meski pasal yang menghalangi pencalonan dari perseorangan telah dianulir oleh MK, namun hingga hari ini calon-calon yang tidak mendapat sponsor dari partai belum bisa melenggang sebagai calon kepala daerah.
Pihak KPUD sendiri yang kedatangan pelamar dari jalur swasta ini menerima lamaran dari calon tersebut. Sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan KPUD, jadwal pendaftaran Cagub dan Cawagub memang dibuka hingga pukul 24.00 kemarin malam sehingga dari sisi waktu pendaftaran calon independen satu-satunya ini masih bisa dilayani oleh KPUD.
Nazirin, Ketua Pokja Pendaftaran Cagub dan Cawagub Pilkada Kalbar 2007 mengaku tidak bisa menolak lamaran tersebut, meskipun aturan yang mengatur pencalonan calon independen hingga kini belum dirilis.
“Kita terima berkas lamaran yang bersangkutan berupa ijazah. Syarat-syarat lain belum bisa dipenuhi karena aturan tentang calon independen belum ada. Jadi untuk sementara berkasnya belum bisa kita proses,” kata Nazirin.
Sampai kemanakah langkah sang Cagub independen akan melangkah?
“Kami telah diterima secara baik oleh KPUD Kalbar. Lantaran form untuk calon gubernur dari independen tidak ada, maka kami akan mengajukan ke KPU Pusat,” terang Suryansyah dalam memberikan keterangan persnya di kediamannya Gang Airlangga, Jalan Pangeran Natakusuma, Selasa (28/8) kemarin.
Kendati berkas pasangan calon gubernur dan wakilnya dari independen itu diterima oleh KPUD Kalbar, tetapi masih diproses akan terlebih dahulu. Hal tersebut tidak mematahkan semangat kepada pasangan itu. Bahkan mereka tetap optimis untuk maju walaupun ada kendalanya. “Kami optimis dan tetap maju dalam perhelatan memperebutkan kursi KB 1,” tegas Suryansyah.
Dalam keterangan konferensi pers, calon gubernur dan wakilnya dari indenpenden itu memaparkan program dalam membangun Kalimantan Barat masa depan. “Kami akan berusaha mengentaskan kemiskinan, masalah tenaga kerja, meningkatkan swasembada pangan. Hal ini belum dilirik oleh para calon gubernur yang telah terdaftar.
Diharapkan siapa pun gubernur terpilih, maka wacana yang kami sampaikan ini dapat diteruskan menjadi salah satu program pemerintah dalam membangun Kalbar,”jelas Drs H Elman selaku calon gubernur dari independen.
Elman menambahkan ingin menggarisbawahi akan menguatkan swasembada pangan di Kalbar. Menurutnya, Indonesia sangat kaya atas potensial kekayaan alamnya. Selain itu, dirinya akan mengatasi permasalahan yaitu mengentaskan kemiskinan dan pengangguran. Sebab adanya dua permasalahan itu jika dibiarkan berlarut-larut akan menjadi penyakit masyarakat seperti adanya tindakan kriminal. Atas adanya itu, pemerintah tidak dapat menutup mata.
“Seperti kebanyakan pejabat lainnya, hajat hidup orang banyak selalu di nomor doakan. Tetapi memperkaya diri malah dijadikan nomor satu oleh pejabat tersebut. Dimana hati nurani mereka. Padahal mereka diangkat oleh rakyatnya sendiri bukan atas nama pribadi,” tegas Elman. □