Pameran Kemiskinan Jelang Lebaran

Setiap tahun menjelang Idul Fitri pemandangan di mana-mana adalah pameran kemiskinan. Gambaran itu terlihat dengan jelas dengan berduyun-duyunnya sekelompok orang untuk mohon bantuan uang. Mereka biasanya para orang tua, ibu-ibu serta anak-anaknya.
Pameran kemiskinan ini memang peak session. Demikian karena selama bulan puasa, umat Islam dianjurkan untuk menahan hawa nafsu sekaligus berderma dengan ejawantah dekat dengan si miskin papa.
Kelompok miskin menyadari dirinya dikasihani. Mereka datang jemput bola. Door to door. Sementara kelompok yang cerdik memanfaatkan mereka untuk dimenej sedemikian rupa sehingga keuntungan terbesar justru berada di tangan mereka. Sebab jangan dikira, hasil dari meminta-minta itu cukup besar jika dibandingkan dengan kerja keras seorang loper koran.
Dalam ajaran Islam sendiri zakat, infak dan sadakah dijalankan oleh lembaga amil. Mereka sudah punya data base kemiskinan. Mereka mendatangi para fakir dan miskin untuk diberikan bantuan. Tidak hanya untuki sekali beri, tetapi diberdayakan untuk punya modal usaha. Lembaga penyaluran dananya bernama BMT.
Kemiskinan memang merupakan masalah global, sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan dan kekurangan di berbagai keadaan hidup. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Istilah "negara berkembang" biasanya digunakan untuk merujuk kepada negara-negara yang "miskin".
Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
Gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.
Gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.

Baca selengkapnya..

Lelang Iklan Provinsi Diikuti 7 Media

Transparansi proyek pemerintah diwujudkan dengan mengumumkan jenis kegiatan proyek, nilai nominal maupun lembaga pemilik proyek kepada media. Media cetak yang berhak mendapatkannya adalah yang memenuhi syarat telah berada di seluruh daerah satu provinsi, terbit harian, dan telah berumur lebih dari satu tahun.
Pada tahun 2008-2009 terdapat 8 media cetak di Kalbar yang mengikuti lelang iklan provinsi. Ke-8 media itu sesuai abjad adalah Berkat, Borneo Tribune, Equator, Kapuas Post, Mediator, Media Kalbar, Pontianak Post dan Pontianak Metro.
Pada saat enwejzing atau pertemuan penjelasan, Jumat (12/9) seluruh pimpinan atau perwakilan media hadir di Aula Kantor BKIKD Provinsi Kalbar. Pertemuan tidak seperti enweijzing lelang kontruksi yang cenderung keras, di sini sangat diplomatik dan demokratis.
Para pimpinan media tampak akur dan saling bercanda prihal metode, syarat, maupun hal-hal teknis sehingga pertemuan berjalan penuh keakraban. “Proses enweijzing seperti itu patut diekspose karena demokratisnya,” ungkap Pemimpin Redaksi Berkat, Werry Syahrial.
Ketua Panitia Lelang, Drs Musa Tulak Layuk, M.Si didampingi anggota panitia yang duduk di bagian depan tersenyum lebar. “Ya, kami juga bekerja sesuai dengan SK dan aturan yang berlaku,” katanya.
Kesepakatan yang dicantumkan dalam addendum menyebutkan tiras minimal 3.500 eksemplar dan tersebar minimal di 12 kabupaten kota dari 14 kabupaten kota yang ada di Kalbar. Kesepakatan itu dicapai karena Kayong Utara dan Kubu Raya tergolong baru mekar dari kabupaten induknya.
Seminggu usai enweijzing tiba saatnya pembukaan lelang secara resmi. Kali ini yang mendaftar dengan menyerahkan berkas tepat waktu hanya 7 media. Pontianak Metro gugur.
Kondisi penawaran yang dibuka juga berjalan transparan dan demokratis dipimpin Musa Tulak Layuk disaksikan peserta lelang, serta diliput pula oleh TVRI Kota Pontianak.
Semua syarat dan ketentuan dibuka satu per satu. Hasilnya semua mata awak media melihat lebih dan kurangnya masing-masing.
Bisik-bisik pembicaraan di luar ruang penawaran, para pimpinan media semua berharap bisa memenangkan proyek iklan lelang provinsi ini sebagai wujud partisipasi mentransparansikan proyek-proyek pemerintah sesuai aturan hukum. “Sesuai SK yang kami terima, dari 7 media yang mengikuti lelang akan dipilih 3 yang memenuhi syarat administratif. Selanjutnya prerogatif gubernur untuk menentukan pemenangnya,” kata Tulak Layuk di akhir pertemuan.

Baca selengkapnya..

Rapatkan Barisan

Kata di atas umum terdengar di jajaran militer karena baris-berbaris. Tetapi di luar militer, kata “rapatkan barisan” juga berlaku, tak terkecuali di lembaga pers seperti kami di Harian Borneo Tribune.
Ramadan tahun 2008 ini kami jadikan momentum untuk merapatkan barisan di mana posisi yang kosong diisi, yang berlebihan ditempatkan sedemikian rupa sehingga terwujud satu tatanan yang elegan, rapat dan rapi. Begitupula lini yang kendor dikencangkan.
Sejak 1 Ramadan yang bertepatan dengan 1 September Devisi Informasi Teknologi (IT) Borneo Tribune 100 persen ditangani Iwan Siswanto sehingga beberapa item yang selama ini kurang tersentuh jadi bisa dijamah secara optimal. Hasilnya selama 20 hari ini jelas, maintenance peralatan, perawatan jaringan, sampai up-date website kami menjadi maksimal.
Posisi lay-out yang semula dibantu oleh Iwan Siswanto ditangani Amirullah Asri yang sebelumnya berada di design iklan. Sedangkan untuk design iklan mengoptimalkan peran Zulkifli HZ. Tujuan dari merapatkan barisan seperti ini tiada lain untuk mencapai efektivitas dalam bekerja, di mana efektivitas adalah kebutuhan dalam tumbuh dan berkembangnya perusahaan.
Pada sisi lain jaringan Borneo Tribune sudah berkembang di 14 kabupaten-kota se-Kalbar. Dengan kata lain cukup besar sumber daya yang disalurkan ke setiap wilayah. Konsekwensinya jelas, Borneo Tribune menyerap tenaga-tenaga baru, khususnya reporter.
Saat ini sejumlah reporter sedang magang di dapur redaksi. Mereka digembleng sedemikian rupa dalam kerangka merapatkan barisan sekaligus mencapai target-target yang diinginkan.
Merapatkan barisan tentu tidak melulu urusan struktural, tetapi juga psikis dan sosial. Untuk itulah kami urun rembug dengan memanfaatkan momen berbuka puasa bersama. Acara yang spesial itu kami helat, Jumat (19/9) kemarin.
Momentum Ramadan sebagai bulan yang penuh berkah ingin kami buat akbar dengan bertepatan di hari besar Jumat. Tepat pula dengan 19 di mana pada tenggat waktu tersebut Borneo Tribune diluncurkan secara perdana (19 Mei 2007).
Seluruh kru mulai dari jajaran redaksi, sirkulasi, advertensi, lay-out, percetakan, administrasi hingga sales hadir memenuhi acara kekeluargaan berbuka puasa bersama. Pada kesempatan emas ini turut hadir Direktur Utama PT Borneo Tribune Press W Suwito, SH, MH, Konsultan Bisnis Michael Yan Sriwidodo, SE, MM, Penasihat Hukum Dwi Syafriyanti, SH, MH, maupun sejumlah undangan.
Dialog digelar seusai berbuka puasa dan salat Maghrib berjamaah. Hasilnya adalah pelepasan uneg-uneg dan program-program kerjasama yang harus dipikul bersama-sama demi kepentingan bersama. Begitupula reorientasi kembali melihat apa saja yang sudah dilakukan, apa yang sedang dilakukan dan apa yang akan dilakukan. Semoga dengan mengeratkan kembali siapa melakukan apa—who do what—keberhasilan semakin meningkat.
Pertemuan saling asah, asih dan asuh ini selalu menarik karena energi positifnya tinggi. Tiada terasa waktu terus bergulir, charging batin maupun makanan fisik yang dinikmati juga sudah full, akhirnya diharapkan esok akan lebih baik dari hari ini. Amiin.

Baca selengkapnya..

Berorientasi pada Sesuatu yang Besar

Berorientasi pada sesuatu yang besar bukan berarti melupakan yang kecil, karena biasanya kendaraan terjungkal bukan karena batu yang besar melainkan batu kerikil. Kenapa demikian, karena batu besar jelas terlihat sehingga mudah dielakkan, sedangkan kerikil kecil karena tak terlihat kerap kali diabaikan, dan tiba-tiba saja menyebabkan roda tergelincir.
Dalam buku manajemen disebutkan fault in detail. Kesalahan di dalam sesuatu yang kecil. Contohnya noda hitam di baju yang putih, atau noda kecil di layar yang putih. Pandangan mata kita akan selalu tertuju pada noda atau noktah hitam tersebut.
Memang noda atau noktah tersebut bisa diberikan muatan positif, sehingga tidak selalu berkesan negatif. Dalam ilmu marketing sesuatu yang unik dan ganjil memang dibutuhkan untuk mendapatkan perhatian. Oleh karena itu ada kesimpulan di dalam marketing untuk tidak menggarami pasar, atau membuat produk yang sama dari yang sudah ada. Jika produk kita ada karakter, keunikan, keganjilan, maka ada ciri khasnya. Ciri khas ini yang menjadi tantangan untuk bagaimana dia bisa ditemukan.
Produk yang bisa bertahan lama, berumur panjang di pasar adalah produk yang punya ciri khas, punya karakter dan punya keunikan. Produk yang abadi adalah juga produk yang punya idealisme serta punya visi besar.
Di dalam riset perusahaan-perusahaan besar dunia, dari 500 jumlah yang berkaliber Fortune 500, hanya 2 persen yang mampu mempertahankan reputasinya. Mereka yang mampu bertahan adalah lembaga yang mempunyai visi besar.
Borneo Tribune lahir dan dibesarkan dengan visi besar. Dari namanya mencerminkan orientasi yang besar tersebut, begitupula terhadap motto atau semboyannya: idealisme, keberagaman dan kebersamaan.
Memang tidak mudah mencapai idealisme karena butuh perjuangan dan pengorbanan. Perjuangan dan pengorbanan membutuhkan energi kesabaran sangat besar sekaligus kerja keras yang tiada kenal lelah. Hasil perkalian antara kerja keras dan kesabaranlah yang akan membuahkan hasil kesuksesan.
Borneo Tribune yang digerakkan oleh komunitas yang beragam sepakat untuk mewujudkan kebersamaan. Oleh karena itu yang menjadi visi besar adalah nilai universal, yakni mencapai titik-titik persamaan, dan bukannya perbedaan. Titik-titik persamaan itu adalah upaya memupuk dan memelihara Borneo Tribune yang semakin eksis di tengah-tengah masyarakat Kalbar. Hal tersebut terlihat dari tirasnya yang senantiasa tumbuh kendati digencet oleh gajah-gajah besar yang terus bertarung, biro yang sudah terbentuk di 14 kabupaten-kota, serta liputan yang komprehensif di Kalbar, nasional, maupun internasional. Jejaring Borneo Tribune, koran lokal yang benar-benar lokal tidak kekurangan untuk itu.
Orientasi Borneo Tribune yang besar harus selalu menjadi pusat perhatian dengan tidak meremehkan hal-hal kecil. Untuk ini perlu ada pembagian tugas siapa melakukan apa. Masing-masing bagian harus memberikan hasil yang maksimal. Berprestasi optimal. Dengan demikian akan terjadi pola kerjasama yang terintegrasi secara bottom-up maupun top down. Hasil kerjasama di semua lini akan menimbulkan energi gerakan yang dinamis, sehingga akan menelurkan gol-gol indah. Pencetak gol merasa puas, team merasakan menang, daerah menjadi bangga, dan terakhir penonton pun akan memberikan applaus luar biasa atas sportivitas tersebut.
Di minggu kedua Ramadan di mana nafsu amarah digembleng menjadi nafsu muthmainnah (yang terkontrol) mudah-mudahan akan menghasilkan resultan energi positif yang simultan. Selamat berpuasa, semoga kita semua berhasil mengontrol nafsu amarah kita menjadi nafsu muthmainnah.
Esensi dari orientasi besar itu sesungguhnya memang bersemayam di dalam hati atau diri kita sendiri, maka segala sesuatu tergantung kepada kita: mau atau tidak. Di mana ada kemauan, maka di situ pasti ada jalan. Jalan kesuksesan dan keselamatan.

Baca selengkapnya..

Flamboyan, PR Walikota Mendatang

Perjalanan masalah rencana rehabilitasi Pasar Flamboyan memasuki babak baru. Ledakan itu terjadi kemarin di Gedung DPRD Kota Pontianak.
Rencana rehabilitasi Pasar Flamboyan memang bukan masalah baru, tetapi jalan damai antara pemerintah dengan pedagang masih jauh dari titik ideal. Dampaknya ialah, Walikota terpaksa “kabur” dari Gedung Dewan, sedangkan massa pedagang berusaha menahan dengan tujuan Walikota bersedia mencabut perjanjian kerjasama (MoU) dengan developer PT Putra Khatulistiwa. Bagi kita, peristiwa tersebut tidak enak dipandang mata, karena menunjukkan besarnya gap atau dinding pemisah antara pemerintah dengan rakyatnya. Tidakkah ada jalan yang lebih baik? Jalan di mana pemerintah dan pedagang akur?
Bagi pemerintah, mengurusi pasar memang tidak mudah. Mengurusi orang-orang pasar juga tidak gampang. Saban hari pedagang berurusan dengan kenyataan praktis yang bertendensi jangka pendek. Oleh karena itu mereka praktis-praktis saja soal harga yang mahal, soal Pasar Sentral yang tak terbukti memenuhi harapan, begitupula Pasar Dahlia yang sudah jauh lebih lama direhab Pemkot. Di sana masih sepi. Tidak semua pedagang mampu membayar kewajiban kredit ruko atau los yang ditempati.
Dalam hal rehabilitasi itu pemerintah memang berpikir jangka panjang. Maunya membela pedagang, tapi juga sekaligus pengusaha, pengembang, bahkan perbankan. Pemerintah ingin menggerakkan ekonomi menuju visi Kota Internasional.
Kita tidak menyalahkan pedagang yang protes dan mendesak dicabutnya MoU pembangunan Pasar Flamboyan, tetapi kita juga tidak menutup mata dengan tertatanya kota, nyamannya berbelanja dan tidak macetnya jalan di muka Pasar Dahlia di mana dahulu terkenal amat sangat macet. Ini bukti bahwa pertimbangan pemerintah sangat banyak dan terintegrasi. Beda dengan pedagang yang mengukur dengan pendapatan dan kelangsungan hidupnya semata-mata.
Oleh karena kita ingin ideal, kita dengan kerangka berpikir ideal tersebut berkehendak ada jalan tengah yang win win solution. Pasar tradisional Flamboyan bisa bertahan, tetapi Flamboyan Trade Center juga bisa diwujudkan.
Pemerintah merencanakan di lokasi yang strategis di pusat jantung kota—Jalan Gajahmada-Tanjungpura tersebut dibangun lima lantai pasar modern. Di lantai dasar tetap mengakomodasi pedagang tradisional, sedangkan lantai 2-5 adalah ruko yang melayani bisnis.
Bagi Walikota sesungguhnya protes warga itu normal. Walikota tak sekali dua diprotes dalam hal-hal seperti ini. Misalnya untuk megaproyek pembangunan Pontianak Town Square dan Sundial. Kenyataannya kedua mega proyek ini belum juga terealisir.
Rencana rehabilitasi Pasar Flamboyan agaknya bakal menyusul Sundial dan Pontianak Town Square karena besarnya pressure menuntut proyek tersebut ditunda. Sebelum pressure di Gedung Dewan, dua hari lalu, sejumlah pakar di Untan juga berpandangan sama. Pressure itu menjadi strategis karena masa jabatan Walikota juga hanya tinggal seumur jagung.
Praktis masalah Pasar Flamboyan yang sudah teken MoU dan sudah siap pugar akan bakal berlarut. Di dalamnya ada masalah hukum, kerugian di pihak investor, dan kewibawaan pemerintah maupun dewan. Rencana itu pun bakal menjadi pekerjaan rumah bagi Walikota mendatang hasil Pilkada 25 Oktober 2008.

Baca selengkapnya..

Preventif Kekerasan Psikopat

Di Kalbar kita dikejutkan dengan sejumlah kasus kekerasan yang biadab. Nyawa menjadi murah di ujung senjata tajam. Dampaknya jelas. Selain terjadi pembunuhan, juga luka psikologis terhadap masyarakat luas. Kalbar jadi terkesan tidak aman. Ketidak amanan itu karena berkeliarannya para pelaku kriminal, atau cenderung psikopat.
Bila kata psikopat disebut, pikiran mungkin langsung melayang pada sosok seperti tersangka And dalam kasus pembunuhan Lusiana, atau secara nasional yang lebih fenomenal—si jagal Jombang—Ryan. Seperti Ryan, seorang psikopat memang kerap menipu lewat penampilan.
Dalam kasus kriminal, psikopat dikenali sebagai pembunuh, pemerkosa, dan koruptor. Namun, ini
hanyalah 15-20 persen dari total psikopat. Selebihnya adalah pribadi yang berpenampilan sempurna, pandai bertutur kata, mempesona, mempunyai daya tarik luar biasa dan menyenangkan.
Psikopat secara harfiah berarti sakit jiwa. Pengidapnya juga sering disebut sebagai sosiopat karena prilakunya yang antisosial dan merugikan orang-orang terdekatnya. Psikopat adalah bentuk kekacauan mental ditandai tidak adanya integrasi pribadi; orangnya tidak pernah bisa bertanggung jawab secara
moral, selalu konflik dengan norma sosial dan hukum (karena sepanjang hayatnya dia hidup dalam lingkungan sosial yang abnormal dan immoral).
Psikopat berasal dari kata psyche yang berarti jiwa dan pathos yang berarti penyakit. Psikopat tak sama dengan gila (skizofrenia/ psikosis) karena seorang psikopat sadar sepenuhnya atas perbuatannya. Gejalanya sendiri sering disebut dengan psikopati, pengidapnya seringkali disebut "orang gila tanpa gangguan mental". Menurut penelitian sekitar 1% dari total populasi dunia mengidap psikopati. Pengidap ini sulit dideteksi karena sebanyak 80% lebih banyak yang berkeliaran daripada yang mendekam di penjara atau di rumah sakit jiwa, pengidapnya juga sukar disembuhkan.
Agar kita merasa aman, dapat bertindak preventif atau mencegah, adakah cara mengenali para psikopat yang berkeliaran itu? Secara klinis, jelas tak mudah, karena untuk sampai pada kesimpulan seseorang tergolong psikopat atau bukan. Harus melalui proses panjang dan sulit. Diagnostik sahih mesti disimpulkan setelah usia orang yang dicurigai lebih dari 18 tahun.
Sampai saat ini, pasien yang ditangani disimpulkan sebagai psikopat, rata-rata berusia antara 25 – 35 tahun. Sebuah rentang usia produktif. Sedangkan jumlahnya kurang dari 10% dari seluruh pasien yang datang.
Psikopat berbeda dengan orang normal dan berbeda dari pelaku kriminal yang 'normal'. Tidak hanya berbeda karena tindakannya tetapi berbeda secara emosi, motivasi, dan proses berpikir. Pertama, perilaku mereka bukan sekedar perilaku impulsif, tetapi hampir tanpa motivasi atau dimotivasi oleh tujuan
yang tidak dimengerti.
Kedua, psikopat mempunyai emosi yang dangkal. Pada dasarnya, psikopat adalah sebutan singkat untuk gangguan kejiwaan, yang awalnya dikenali sebagai kenakalan remaja dan gangguan kepribadian
antisosial (emosi dangkal, gampang meledak-ledak, tak bertanggung jawab, berpusat pada diri sendiri, serta kekurangan empati dan rasa sesal).
Kita perlu waspada agar terhindar dari kasus seperti yang diterima Yuliana di Gang Anggrek, atau Anti di Jalan Pancasila. Atau bahkan seperti para korban Ryan di Jombang.
Ciri psikopat ada tujuh. Pertama, mereka yang gagal mengikuti norma sosial dan hukum, hingga berkali-kali ditahan pihak berwajib. Kedua, berulang-ulang berbohong, menggunakan berbagai alasan, lihai bicara, menipu untuk keuntungan pribadi atau sekadar bersenang-senang.
Ketiga, meledak-ledak dan tak punya perencanaan, kalau ingin sesuatu, harus saat itu juga dilakukan. Keempat, mudah tersinggung dan berangasan, sehingga sering terlibat penyerangan atau adu jotos.
Kelima, tak peduli keselamatan diri sendiri atau orang lain. Keenam, tak bertanggung jawab, misalnya kerja sering tak beres dan ngemplang utang. Ketujuh, nyaris tak punya rasa sesal dan bersalah setelah menyakiti, menganiaya bahkan mencuri.
Kita harus waspada karena ini merupakan gejala kita atau orang terdekat kita terkena psikopat. Psikopat berbeda dengan orang normal dan berbeda dari pelaku kriminal yang 'normal'. Tidak hanya berbeda karena tindakannya tetapi berbeda secara emosi, motivasi, dan proses berpikir.
Pertama, perilaku mereka bukan sekedar perilaku impulsif, tetapi hampir tanpa motivasi atau dimotivasi oleh tujuan yang tidak dimengerti. Kedua, psikopat mempunyai emosi yang dangkal. Psikopat biasanya memiliki IQ yang tinggi.
Mereka kekurangan cinta, kesetiaan, kekurangan empati, dan rasa tidak bersalah. Mereka tidak bisa melakukan penilaian dan tidak bisa belajar dari kesalahan dalam pengalaman hidup. Psikopat tidak memikirkan konsekuensi dari perilakunya. Misalnya orang normal, ketika mendapat hukuman dari
tindakannya, akan berhenti untuk melakukan tindakan tersebut atau akan mengulangnya tapi dalam cara agar tidak ketahuan oleh orang lain. Sedangkan orang psikopat, akan terus mengulang lagi dan lagi, dengan cara yang sama, meskipun mereka telah dihukum karena melakukan tindakan itu.
Jadi, mungkin jika And, Ryan atau siapapun adalah seorang psikopat, penjara tidak akan membuatnya jera (tapi sepertinya kemungkinan dieksekusi lebih besar dibandingkan ia dipenjara 20 tahun). Terakhir, para psikopat terlihat meyakinkan dari luar. Maksudnya, karena mereka tidak memiliki perasaan cemas dan perasaan bersalah, mereka bisa berbohong, mencuri, berbuat curang, dan lainnya. Ini mendukung pernyataan seorang psikolog bahwa Ryan membunuh karena dia cemburu dengan pasangan homoseksualnya itu bohong besar. Itu hanya alibi untuk menutupi perilakunya atau trigger dari perilakunya. Dan jangan percaya dengan tampilan kalem dan lemah lembutnya karena orang psikopat mampu mengontrol sikapnya.
Psikopat percaya bahwa seluruh dunia melawannya. Ada juga pembunuh psikopat yang membunuh korbannya bukan untuk memuaskan keinginannya membunuh, tapi mereka membutuhkan seorang teman. Seperti Dennis Nilsen - pelaku psikopat - yang berkata bahwa ia merasa nyaman tinggal dengan mayat daripada hidup dengan orang lain karena mayat tidak akan mengacuhkannya. Ini menjelaskan kalau ia merasa kesepian dan mengalami isolasi sosial sebagai hal yang sangat menyakitkan, namun diekspresikan dengan kekerasan.
Psikopat tidak hanya ada di penjara, di ruang sidang pengadilan, atau pada kisah "pembunuhan". Penelitian menyatakan bahwa satu persen populasi orang dewasa yang bekerja adalah psikopat di tempat kerjanya. Lewat berbohong, mencurangi, mencuri, memanipulasi, mengorbankan dan menghancurkan para rekan kerja, serta kesemuanya tanpa rasa salah maupun penyesalan.

Mereka yang disebut organisasional psikopat, berkembang pesat di dunia bisnis, di mana kezaliman dan nafsu mereka tidak saja mereka salah-artikan sebagai ambisi dan keterampilan memimpin, namun juga sebagai sesuatu yang dihargai melalui promosi, bonus dan kenaikan upah.
Psikopat di tempat kerja berpikir layaknya psikopat kriminal. Mereka berusaha sekeras-kerasnya demi mereka sendiri. Perbedaan keduanya adalah, psikopat kriminal menghancurkan korban secara fisik, sedangkan psikopat tempat kerja menghancurkan korbannya secara psikologis. Mereka tidak peduli. Mereka tidak berpikir dirinya adalah psikopat. Mereka tidak berpikir apa yang sedang dilakukan adalah salah. Mereka hanya berpikir dirinya pintar, dan jika semua orang secerdas mereka, semuanya pun akan melakukan hal serupa.
Penanganan dan pengobatan penyandang psikopat minimal memakan waktu tiga tahun. Pengobatan pasien dengan gangguan jiwa ini tak ada penyelesaiannya. Artinya, penanganan dan pengobatan harus dilakukan terus-menerus, dengan kerja sama banyak pihak, karena masalahnya tak selalu mudah.
Sistem pendidikan yang hanya mengejar prestasi, juga bisa memicu tumbuhnya pribadi psikopat. Bila tiap anak dituntut menjadi nomor satu, sementara ia sadar kemampuannya terbatas, apa yang terpikir olehnya untuk mencapai tujuan itu? Bisa saja dia mencari jalan pintas, dan hal ini dapat mengundang anak menjadi seorang yang psikopat.
Memang, gelar psikopat kadang nemplok tanpa pilih tempat. Apalagi sering tanpa sadar masyarakat modern sendiri ikut andil melahirkan psikopat. Karena beratnya tekanan hidup, berbagai hal yang menyimpang dari norma dan hukum, justru menjadi aktivitas "sehari-hari". Dulu ketika BBM naik, jumlah penderita penyakit syaraf di rumah sakit meningkat. Adakah tanda-tanda kekerasan sekarang juga akibat tekanan ekonomi yang semakin tinggi? Begitu tampaknya. Oleh karena itu bangunlah ekonomi dengan serius dan adil.

Baca selengkapnya..

Jerit Rakyat karena Harga Elpiji

Pepatah yang mengatakan sudah jatuh tertimpa tangga pula tepat untuk menggambarkan betapa masyarakat miskin semakin terhimpit dengan kenaikan Liquid Petrolium Gasses (LPG: baca, elpiji). Terlebih kenaikan itu menjelang bulan suci Ramadhan yang notabene kebutuhan warga meningkat demi menjamin kekhusukan beribadah.
Keluhan masyarakat itu disampaikan dalam berbagai pertemuan, forum dan kesempatan. Para wakil rakyat mampu menangkapnya. Mereka juga meneriakkan jerit si miskin. Mereka menilai, kebijakan pemerintah dalam hal ini Pertamina menaikkan harga elpiji—terlebih menjelang Ramadhan—tidak tepat dan tidak sesuai dengan hati nurani rakyat.
Pertamina terhitung sejak dua hari lalu menaikkan 9,5% harga elpiji untuk tabung ukuran 12 kg. Harga jual naik dari Rp.63.000,-/tabung menjadi Rp.69.000,-/tabung. Adapun harga jual elpiji kemasan 50 kg, dikurangi diskonnya dari 15% menjadi 10% atau dari harga Rp6.878,-/kg menjadi Rp7.255,-/kg. Dengan demikian harga dalam kemasan 50 kg naik dari Rp343.900,-/tabung menjadi Rp362.750,-/tabung. Sedangkan harga jual elpiji tabung 3 kg masih tetap seperti yang lama yaitu Rp 4.250/kg (Rp12.750/tabung 3 kg).
Alasan Pertamina menaikkan harga elpiji pada bulan Juli 2008 adalah untuk mengakomodir kenaikan biaya operasional dan distribusi sehubungan dengan naiknya harga BBM, serta masih belum mengakomodir harga bahan baku elpiji.
Untuk tahun 2008, rata-rata harga elpiji di Pasar Internasional (Ref harga CP Aramco) adalah sebesar 858 USD/MT dengan harga keekonomian Rp 11.400,-/kg. Dengan kenaikan tersebut di atas, Pertamina masih menanggung kerugian akibat penjualan elpiji kemasan 12 kg dan 50 kg sebesar Rp 6,5 triliun/tahun.
Terkait dengan harga jual elpiji nasional yang masih jauh dari harga keekonomian yaitu Rp11.400,-/kg, maka untuk selanjutnya Pertamina berencana untuk menaikkan harga elpiji kemasan 12 kg secara bertahap sebesar Rp500,-/kg per bulannya sampai mencapai harga keekonomiannya. Demikian juga untuk elpiji kemasan 50 kg akan dikurangi diskonnya secara bertahap dan selanjutnya disesuaikan sampai dengan harga keekonomian.
Kita berusaha memahami kesulitan Pertamina di mana dana Rp1,5 triliun itu juga dikeruk dari dana pajak rakyat. Tapi kita juga berempati dengan kesulitan-kesulitan yang dihadapi masyarakat kecil sekarang ini di tengah himpitan kenaikan-kenaikan harga kebutuhan dasar. Ibaratnya kepala kita menoleh ke kiri sulit, ke kanan pun sulit. Ke mana-mana kita melihat kehidupan ini serba semakin sulit.
Tetapi sebegitu sulitkah hidup ini? Atau jangan-jangan, kita semua ini yang mempersulit diri sendiri. Padahal banyak alternatif positif yang bisa digali dalam hidup yang hanya sekali ini kita jalani.
Lantas bagaimana menyikapi hidup yang serba sulit seperti sekarang ini? Formula terbaiknya tentu saja kita semua harus mengencangkan ikat pinggang. Kita harus menggalakkan pola hidup hemat, terutama hemat energi.
Hemat energi itu tidak hanya elpiji, tapi juga bahan bakar kendaraan, termasuk bahan bakar diri kita sendiri, yakni kebiasaan makan kita. Oleh karena itu Ramadhan, sebagai bulan pelatihan untuk mengurangi makan dan minum menjadi momentum yang terbaik. Jadikan Ramadhan sebagai bulan latihan untuk berpola hidup sederhana.
Pada sisi lain kita harus kreatif mencari solusi alternatif baru. Baik dalam hal anggaran belanja negara (penghematan Rp 1,5 triliun Cq Pertamina) hingga daerah yang pro rakyat kecil. Alokasi dana harus ditujukan kepada mereka sehingga mereka mempunyai lapangan kerja yang layak, di mana mereka bisa mendapatkan penghasilan yang tinggi sehingga bisa membeli kebutuhan pangan dan sandang hidupnya. Hanya dengan cara seperti itu krisis ekonomi yang terus melilit seperti sekarang ini bisa kita atasi.

Baca selengkapnya..

43 Kasus Illegal Logging Baru Putus 1

Menumpuk kasus illegal logging di Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat. Sepanjang Juli 2007-2008 jumlahnya mencapai 43 kasus. Dari 43 kasus itu baru 1 kasus yang sudah jatuh vonis majelis hakim. Kasus tersebut adalah kasus illegal logging Tony Wong (TW) di Ketapang. Sementara sisanya masih bergelut di pengadilan.
Kita melihat proses jatuhnya keputusan di pengadilan memang lamban. Apalagi sepanjang Juli-Agustus 2008 kasus-kasus baru illegal logging terus bertambah. Hal ini berarti akan semakin memberikan pekerjaan rumah kepada Kejaksaan Tinggi untuk memproses kasus hukumnya.
Kita maklum bahwa proses hukum itu tidak seperti membuat kue di pabrik di mana setelah alat, bahan, dan metode cukup, maka kue sudah tercetak dalam waktu singkat. Proses hukum membutuhkan bukti-bukti materil, membutuhkan saksi-saksi selama persidangan, dan membutuhkan surat izin dari presiden jika kasus illegal logging itu menyangkut pejabat negara.
Kita maklum. Sekali lagi maklum dengan proses administrasi dan taat prosedur tersebut. Tetapi kita juga menagih janji dan komitmen pemerintah untuk memberantas illegal logging.
Kita mendengar janji Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa pemberantasan illegal logging juga setara dengan pemberantasan korupsi. Bahkan SBY menjadikan pemberantasan illegal logging sebagai bagian prioritas dalam masa jabatannya.
Tak heran, ketika Tony Wong menulis surat kepada SBY, dicantumkan pula melalui internet, maka semakin terbongkar kasus-kasus illegal logging lainnya di Kalbar. Dampaknya seperti yang kita lihat sekarang, jumlah kasus membengkak hingga 43 kasus. Terus bertambah dan bertambah kendati polisi terus menongkrongi.
Efek jera yang selama ini diharapkan masih belum terlihat jelas. Hal itu karena baru 1 putusan dari 43 kasus. Maka kita berharap putusan lebih cepat dan mempunyai efek jera.
Alasan klasik Kejati kita maklumi, bahwa penanganan kasus di pengadilan membutuhkan waktu, tetapi waktu bisa dihemat sedemikian rupa jika ada komitmen kuat. Demikian karena kejahatan illegal logging bukan hanya white collar crime, tetapi sudah pada extraordinary crime. Kejahatan yang luar biasa.
Kejahatan luar biasa itu terutama pada dampak kerusakan lingkungan yang tiada tara. Pertama dalam skala kecil adalah rusaknya habitat hutan. Dalam skala lebih luas adalah rusaknya ekosistem lokal dan global.
Kita di Kalbar sudah merasakan dampak dari kerusakan hutan tersebut. Lihatlah kebakaran ladang semakin kerap terjadi sehingga membuat udara yang kita hirup tidak sehat, erosi semakin tinggi sehingga melarutkan bunga tanah. Tanah hutan menjadi tidak subur, sungai menjadi dangkal, dan masyarakat kehilangan banyak sumber mata pencahariannya. Baik di lingkungan hutan, maupun di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas.
Kajati Salamoen mengakui bahwa dia bertugas di Kalbar adalah untuk menuntaskan kasus-kasus seperti illegal logging tersebut. Kapolda Kalbar R Nata Kesuma juga tak kalah kerasnya. Dia ditugaskan ke Kalbar khusus untuk menumpas illegal logging karena terkait kasus Ketapang hampir setahun yang lalu.
Jika pejabat pusat dan daerah sudah punya komitmen yang sama, logikanya semua syarat administrasi menjadi lancar. Jika tidak lancar dan macet, kita patut bertanya, masih adakah komitmen para pejabat itu? Tidakkah mereka sudah ternoda? Maklum aliran dana illegal logging itu sangat besar.
Untuk memantau benar tidaknya pernyataan lisan para petinggi kita patut mendesak kepada pemerhati, pemantau, peneliti dan aparat pemeriksa agar menelaah kembali kasus per kasus yang ada tersebut jangan sampai ”masuk angin”. Sesuatu yang kita miliki saat ini adalah kewenangan mengontrol. Bersuaralah, sebab jika tidak bersuara maka suara Anda tak akan didengarkan.

Baca selengkapnya..

Demam Politik 2009

Di mana saja kita berada, apa yang dilihat, didengar dan dibicarakan selalu politik. Jika pembicaraan di luar domain politik, lambat laun perjalanan pembicaraan tercebur pula ke pentas politik akibat begitu kuatnya daya tarik “kekuasaan” di negeri kita.
Daya tarik yang demikian kuat, melibatkan banyak pihak, termasuk dana, mengakibatkan negeri ini demam panas politik. Demam panas politik itu karena pada 2009 Indonesia akan menjalani kembali sebuah pesta akbar demokrasi lima tahunan. Agendanya meliputi pemilihan wakil rakyat di legislatif kabupaten-kota, provinsi dan Pusat, Dewan Perwakilan Daerah, maupun RI 1-2, Presiden dan Wakil Presiden.
Aktivitas pencitraan telah dilakukan jauh-jauh hari dan setakat ini semakin gencar karena daftar anggota calon legislatif sudah harus diterima Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik di daerah maupun di Pusat. Pencitraan itu meliputi tatap muka langsung, aneka rupa bentuk kegiatan sosial, maupun melalui media massa: cetak maupun elektronik.
Baliho dan spanduk di pinggir jalan juga menghias di mana-mana. Bahkan begitu demamnya, hampir di semua perempatan jalan kita berhadapan dengan album raksasa. Isinya wajah para tokoh yang hendak maju ke kursi legislatif maupun eksekutif.
Di Kalbar, pada 25 Oktober ini terdapat empat gawai Pilkada kabupaten dan kota. Khususnya di Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Sanggau. Semua daerah ini sedang demam panas Pilkada.
Partai-partai pun tak mau ketinggalan start. Mereka bersemangat “45” untuk menampilkan partai mereka sedekat-dekatnya dengan rakyat, mencuri hati rakyat, agar memenangkan pesta demokrasi rakyat. Mereka ingin berada sedekat-dekatnya dengan rakyat. Tentunya mereka juga ingin membuktikan dengan memenangkan pesta demokrasi mulai dari yang terkecil seperti Pilkada di kabupaten maupun kota.
Golkar sebagai partai yang selama ini terbesar di Nusantara tak mau tertinggal, apalagi di era reformasi Partai “Beringin” ini cukup mengalami masalah karena dinilai partai “status quo” bahkan Partainya Bapak Pembangunan, Soeharto.
Tetapi bukan Golkar jika tidak cerdas mengatasi masalah dan tantangannya. Mereka segera membumikan paradigma baru Partai Golkar sehingga pada Pemilu 1999 dan 2004 partai ini tidak kehilangan muka. Golkar tetap menjadi partai papan atas di Indonesia. Bahkan dalam susunan kabinet, RI 2 adalah Ketua Umum DPP Golkar, walaupun di Kalbar hanya Kapuas Hulu dan Ketapang saja yang dimenangkan secara mutlak oleh Golkar.
Oleh karena itu DPD Partai Golkar Kalbar tak mau ketinggalan setting nasional. Pada Sabtu (23/8) mereka menggeber kegiatan kolosal launching nomor Partai “23” dalam nomor urut Pemilu 2009.
Timing waktu 23 Agustus yang dipilih dengan melibatkan 2.300 massa memindai pencitraan yang mudah dikenang massa. Terlebih para petinggi Golkar Kalbar juga “turun gunung”.
Acara yang berlangsung sukses di kawasan Gedung Olah Raga (GOR) Pangsuma Pontianak semakin membuat Kota Pontianak demam politik karena gregetnya menjalar sampai Pilkada Kota. Demikian karena kandidat dari Partai Golkar juga bertarung habis-habisan di dalam Pilkada Kota Pontianak yang tinggal 60 hari lagi ini.
Ketua DPD Golkar Kota yang juga Ketua DPRD Kota H Gusti Hersan Aslirosa akan menujukkan reputasinya mengeruk suara massa sebesar-besarnya. Kesuksesan Hersan yang berpasangan dengan Setiawan Liem di Pilwako akan menjadi faktor penentu lebih lanjut bagaimana nasib Golkar di ibukota Kalbar ini.
Jika Hersan-Liem memenangkan Pilwako, maka akan semakin memudahkan Partai Golkar di Provinsi Kalbar untuk meningkatkan pencitraan dirinya di tengah langkah-langkah kuda partai politik lainnya yang juga berebut suara rakyat. Maka bagi kita, demam panas politik dipastikan terus akan naik suhunya. Oleh karena itu tidak ada salahnya jika kita semua ekstra hati-hati. Kesembuhan dari demam politik ini baru dicapai setelah Pemilu 2009 selesai dilaksanakan.

Baca selengkapnya..

Semarak HUT Kemerdekaan

Merdeka! Merdeka! Kata itu terdengar di mana-mana. Memang Bulan Agustus adalah bulan perayaan HUT kemerdekaan. Bulan di mana masyarakat secara antusias menggelar berbagai kegiatan dengan niat memaknai perjuangan yang membuahkan kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 1945 - 17 Agustus 2008.
Di mana-mana sejak kota hingga desa digelar berbagai jenis perlombaan. Mulai dari panjat pinang, lomba makan kerupuk, balap karung, tepuk bantal, dan aneka jenis lomba yang aneh-aneh sebagai tanda bebas berkreativitas tanpa kekangan. Sebutlah pertandingan tepuk bantal, pertandingan sepakbola menggunakan kain sarung dan kacamata kuda, ataupun waria memanjat pinang.
Aneka kegiatan HUT ke-63 RI juga meliputi bidang seni pentas, pemilihan teladan, hingga tentu saja yang paling formal, pengibaran bendera, spanduk, umbul-umbul hingga upacara peringatan detik-detik proklamasi. Pesan-pesan perjuangan dan mengisi era kemerdekaan juga terdengar di mana-mana.
Kemerdekaan diungkapkan dalam pembukaan UUD 1945 adalah hak segala Bangsa. Bangsa apa saja. Baik dalam pengertian negara-bangsa, lembaga, maupun diri kita: manusia. Kemerdekaan adalah ciri universalitas kehidupan.
Kemerdekaan adalah hak azasi manusia. Dia telah ada sejak zaman asali. Sejak manusia lahir. Oleh karena itu kemerdekaan merupakan anugerah ilahi.
Di dalam aspek kemerdekaan ada kebebasan untuk berpikir, bersuara, berpendapat dan bertindak. Sikap dan tindakan itu untuk pertumbuhan, perkembangan dan kemajuan. Baik pengembangan pribadi, kelompok, maupun untuk kepentingan yang lebih luas.
Dikarenakan kita tidak hidup sendiri, saling berinteraksi, maka kebebasan selalu berdampingan dengan tanggung jawab. Dengan demikian dia menjadi seimbang dan adil. Manusia lahir memang untuk mengemban misi menegakkan keadilan.
Institusi pers seperti Borneo Tribune tak lepas dari hiruk pikuk HUT Kemerdekaan. Secara praktis terlibat dalam meliput berbagai kegiatan, tetapi secara esensial juga melakukan pemaknaan hak dan kewajiban atas “kemerdekaan”.
Di negara yang sudah 63 tahun merdeka, untuk menjamin kebebasan individu maupun kelompok ada hukum dan tata nilai yang harus dipatuhi. Jika hukum dilanggar, maka akibatnya akan fatal. Untuk itu aparat penegak hukum juga diharuskan bertindak secara adil agar hak dan kemerdekaan yang sudah dimiliki itu tetap kukuh berdiri.
Pada edisi Minggu, 24 Agustus ini Borneo Tribune merefleksikan kembali glamour HUT ke-63 RI yang hidup di tengah-tengah masyarakat kita. Laporan juga menghadirkan pandangan-pandangan masyarakat terhadap makna kemerdekaannya. Silahkan menikmati.

Baca selengkapnya..

Menapis Residu Kasus Gang 17

Hasil diskusi kalangan akademik di Center for Acceleration of Inter-Religious and Ethnic Understanding (CAIREU) yang menyimpulkan (sementara) bahwa masih ada residu pemilihan gubernur Kalbar tahun 2007 dan kasus Gang 17 patut menjadi fokus perhatian kita bersama. Kita tentu tak ingin terjadi instabilitas di Kota Pontianak menjelang Pilkada 25 Oktober mendatang, maupun pasca Pilkada tersebut.
Kita tak ingin terjadi instabilitas karena selama ini kita telah berhasil melalui titik-titik rawan yang kritis. Salah satu di antaranya adalah gejolak kriminalitas murni bertendensi etnik di Gang 17 sebagai bagian tak terpisahkan dari romansa kekalahan politik Melayu. Sebagaimana diketahui bersama di Pilgub Nopember 2007 tiga kandidat politisi Melayu masing-masing Usman Ja’far berpasangan dengan Laurentius Herman Kadir, Oesman Sapta berpasangan dengan Ignatius Lyong dan HM Akil Mochtar berpasangan dengan AR Mecer dapat dikalahkan oleh pasangan politisi Dayak-Tionghoa, Cornelis-Christiandy Sanjaya. Orang saat itu berhitung 3:1. Tiga kalah, 1 unggul.
Lepas dari siapa menang, siapa pecundang, kita telah berhasil melewati titik kritis kerawanan karena ada kedewasaan masyarakat luas jika dibandingkan dengan segelintir oknum yang berusaha berbuat tindakan anarkis secara sporadis. Massa yang dominan tak mudah tersulut agitasi dan provokasi Kasus Gang 17. Kasus Gang 17 terjadi akibat salah paham melibatkan oknum warga Tionghoa dan Melayu.
Kita juga bersyukur bahwa aparat bertindak cepat dan tepat. Untuk itu atas kerja keras polisi, kita angkat topi dan berharap di arena Pilkada Kota 25 Oktober mendatang, kinerja mereka jauh lebih baik sehingga ada jaminan keamanan yang lebih nyata di mata masyarakat.
Titik rawan Pilkada yang akan dimasuki Kota Pontianak ibarat luka lama kembali terbuka. Kenapa? Karena secara kasat mata, ada 7 pasangan kandidat yang menunjukkan indikasi pecah suara dan politisi Melayu bisa gigit jari. Ada satu pasangan yang bisa menjadi kuda hitam. Kuda hitam ini punya tendensi tampil sebagai pemenang. Rumus matematikanya menjadi 6:1.
Secara matematis, politisi Melayu yang tampil sebagai calon walikota ada 6 orang, sedangkan politisi Tionghoa satu orang. Fragmentasi suara mudah dibaca kendati ramal-meramal tak sekuat fakta sesungguhnya pada 25 Oktober ke depan.
Jika perhitungan kasat mata itu terjadi, kita tak ingin luka lama terbuka berdarah-darah. Kita berharap kedewasaan berpolitik masyarakat justru menguat, dan kekuatan keamanan teruji untuk unjuk gigi tanpa politik belah bambu antara etnis. Bagi kita semua etnis adalah sama. Sama-sama manusia.
Bagi kita, siapa pun pemenangnya, yang menang adalah rakyat. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Tuhan Maha Kuasa, yang kepada-Nya kita meminta.
Pilkada adalah pesta demokrasi rakyat. Jika jagoan kita kalah, silahkan bertarung kembali 5 tahun mendatang secara fair. Adapun pemenang, silahkan bekerja dengan tenang. Silahkan buktikan janji-janji kampanye, dan membangun rakyat adil-sejahtera. Siapapun dia adanya.

Baca selengkapnya..

Rebutan Aset SDN 07

Mencuat kembali kisah perebutan aset tanah SDN 07 yang beralamat di Jalan Untung Suropati, Pontianak Selatan. Perebutan antara Pemprov Kalbar dan Pemkot Pontianak ini sudah meruncing sejak 2 tahun yang lalu.
Sebagai sebuah aset tanah, kasus SDN 07 adalah bagian dari buah reformasi di mana otonomi daerah diserahkan ke tingkat kabupaten-kota. Kota Pontianak pun mengelola aset pendidikan itu sebagaimana haknya. Pemkot menggabungkan sekolah-sekolah terdekat dengan adagium regrouping. Terlebih SD 25, SD 02 sudah keropos dan sudah tidak dapat difungsikan sehingga bergabung dengan SD 47 dan selanjutnya menjadi SD 07
Seperti biasanya terjadi di Republik Indonesia, tertib administrasi masih menjadi kendala. Pemkot merasa berhak sesuai dengan kewenangannya, sedangkan Pemprov juga demikian. Maklum dahulu di tingkat provinsi ada lembaga wakil Pemerintah Pusat bernama Kanwil Pendidikan dan Kebudayaan (Kanwil PDK). Sementara itu data aset masing-masing tersimpan di bagian perlengkapan.
Centang perenang data sangat menarik untuk disimak. Selain data itu terhimpun di bagian perlengkapan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga dipastikan mengetahui tentang salur-galur tanah tersebut.
Menurut esensinya, bidang pendidikan tidak boleh dikorbankan dalam kasus ini. Apalagi tugas pemerintah, baik Pemkot maupun Pemprov adalah sama di bidang pendidikan. Justru kasus “rebutan” aset adalah sisi lain yang kurang mendidik.
Dipandang dari aspek pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui prinsip good governance, semestinya ada transparansi prihal aset di kedua lembaga pemerintah ini. Para pemimpinnya bisa duduk satu meja untuk mengklopkan data yang ada. Tak soal siapa yang berhak memiliki aset tersebut, terpenting pendidikan anak-anak di sekitar Untung Suropati tidak dikorbankan.
Kita kuatir ada pihak ketiga yang bermain. Siapa lagi jika bukan pihak yang menilai bahwa lokasi yang tak jauh dari Ayani Mega Mall itu sebagai daerah elit. Jika dinilai dengan uang, tentu berlipat ganda sangat besar.
Merunut kasus rebutan aset yang telah terjadi sejak masa Gubernur Aspar Aswin dan dilanjutkan kepada Gubernur Usman Ja’far hingga perintah bongkar bangunan gedung oleh Gubernur Cornelis menunjukkan tata tertib administrasi kelembagaan pemerintahan kita belum beres. Mesti ada rekonstruksi yang sistematis sehingga salah satu lembaga tidak dipermalukan. Lebih-lebih malu kepada peserta didik di SDN 07, para guru dan publik. Para pemimpin mestinya menjadi teladan agar bisa digugu dan ditiru.
Namanya juga pemerintah. Ia berfungsi memerintah. Jika memang sudah jelas status SDN 07 kenapa harus diotak-atik kembali. Pekerjaan rumah pembangunan daerah ini sungguh masih banyak. Mari kita fokuskan kepada upaya melayani rakyat. (Foto Jessica Wuysang)

Baca selengkapnya..

Masih Ada Residu Kasus Gang 17

Center for Acceleration of Inter-Religious and Ethic Understanding (CAIREU) intens membedah situasi dan kondisi Kota Pontianak menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) 25 Oktober mendatang. Setakat ini sudah dua kali CAIREU melakukan diskusi intensif dengan tujuan utama agar terwujud Pilkada Damai di ibukota Kalbar, Pontianak.
Direktur Eksekutif CAIREU Eka Hendry Ar, M.Si dalam pembukaan diskusi di Kampus STAIN tiga hari lalu mengatakan, sebelumnya mereka kalangan akademik telah berdiskusi bersama KPU Kota Drs Hefni Supardi dan Pembantu Ketua III STAIN, Drs Hamka Siregar, M.Ag.
“Hasil diskusi pertama itu disimpulkan bahwa masih ada residu pemilihan gubernur Kalbar tahun 2007 dan kasus Gang 17,” ungkap Eka Hendry di hadapan pembicara dari Majelis Adat Budaya Melayu, H Abang Imien Taha yang diwakili Drs Kasmir Bafirus, M.Si. Hadir dalam diskusi terbatas ini sekitar 15 kalangan akademis.
“Kita mesti mencermati keadaan dengan ultimate choice (pilihan utama, red) damai di Kota Pontianak sebagai barometer demokrasi di Kalbar. Oleh karena itu diskusi seperti ini kami agendakan dengan harapan dapat membawa proses demokrasi di Kalbar dengan damai,” ujar Eka Hendry.
Kasus KPU diduduki akibat ketidakpuasan salah satu contoh yang dikemukakan Eka Hendry. Potensi konflik lainnya tetap harus diwaspadai sesuai tahapan pesta demokrasi.
Di KPU Kota sudah terdaftar 7 pasangan calon. Berdasarkan abjad mereka adalah Abduh-Taha, Haitami-Gusti Hardiyansyah, Harso-Kalut, Hersan-Liem, Oscar-Hartono Azas dan Sri Astuti Buchary-Eka Kurniawan serta Sutarmidji-Paryadi.
Ketujuh pasangan calon itu berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Abduh adalah Direktur Polnep. Taha karyawan swasta. Haitami dan Gusti Hardiyansyah sama-sama akademisi. Masing-masing dari STAIN dan Untan.
Harso adalah teknokrat-wiraswastawan. H Kalut swasta entertein dan aktif di Persipon.
Hersan tak asing lagi adalah politisi Golkar dan Ketua DPRD Kota Pontianak sedangkan Setiawan Liem mantan anggota DPRD Kalbar.
Oscar adalah birokrat. Dia mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak dan kini menjabat Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar.
Sri Astuti Buchary sudah tidak asing lagi. Dia adalah first lady, istri orang nomor satu di Kota Pontianak saat ini. Pendampingnya Ketua DPD PDIP dan Wakil Ketua DPRD Kota.
Sutarmidji dan Paryadi juga sudah tidak asing lagi. Masing-masing adalah Wakil Walikota dan anggota DPRD Kota.
CAIREU melihat irisan etnis menjadi sesuatu yang menarik dalam konteks pemilih emosional. “Dominan pemilih di Indonesia masih memilih secara emosional. Baik itu kedekatan organisasi, daerah, etnis, maupun agama,” ungkap saya yang turut hadir dalam forum diskusi tersebut.
Pendapat yang sama juga dikemukakan Gerry Van Klinken sosiolog yang melakukan riset di Kalbar, maupun trend jajak pendapat yang diselenggarakan oleh LSI ataupun IRDI.
Kasus gang 17 adalah peristiwa kriminalitas murni yang berkenaan dengan keluarga Syarif dan oknum warga Tionghoa Ek San. Namun oleh publik digeneralisir sebagai konflik Melayu-China (Tionghoa). Kerawanan konflik itu yang dicermati atas naiknya ke pentas politik kandidat dalam Pilwako.
Kasmir Bafirus atas nama MABM mengatakan Pilkada Kota akan aman-aman saja walaupun residu Pilgub dan Kasus Gang 17 masih ada. “Saya rasa tinggal riak-riaknya saja. Terpenting kita kawal prosesnya,” ungkapnya.
Kasmir melihat kerawanan bukan muncul dari masyarakat pemilih, tapi proses yang dijalankan oleh KPU dan pengawalan dari aparat.
Prihal pecahnya suara menjadi agenda yang menarik sepanjang diskusi. “Jika ada 7 pasang, tentulah suara akan terpecah tujuh,” katanya. Hanya saja besar yang mana, tergantung dari keberuntungan masing-masing kandidat, termasuk kinerja tim sukses.
Yapandi di dalam diskusi menekankan pentingnya pola komunikasi antar tokoh dan aparat. “Bangun komunikasi yang baik sehingga tidak ada konflik yang membawa dampak negatif.”
Diskusi menyimpulkan perlunya mewaspadai potensi-potensi konflik yang ada sehingga Pilkada Damai bisa terwujud. Pilkada diharapkan melahirkan pemimpin berkualitas (qualified). Tidak memilih politisi busuk, atau memilih kucing dalam karung.

Baca selengkapnya..

Serius Amankan Pilkada

Demokrasi memang mahal. Untuk sebuah pesta demokrasi miliaran dana harus dianggarkan. Anggaran itu meliputi tahapan-tahapan Pilkada. Dimulai sejak pendataan pemilih, pendaftaran KPUD, pembentukan Panwas, anggaran untuk TPS-TPS, surat suara, sosialisasi hingga pengamanan Pilkada.
Jika berhitung untung rugi, betapa ruginya kita jika dana yang dianggarkan begitu besar tapi hasilnya tidak maksimal. Sebutlah, misalnya terpilih ”kucing dalam karung”. Kepala daerah yang terpilih secara langsung ternyata adalah tidak qualifide (berkualitas). Maklum, dari sejumlah Pilkada di Indonesia, jumlah pemilih emosional (karena etnis dan agama) jauh lebih dominan daripada pemilih rasional.
Alangkah jauh lebih rugi lagi jika anggaran yang begitu besar, jika keamanan tidak terjamin. Sebutlah huru-hara yang terjadi seperti Pilgub Sulawesi Selatan dan Maluku Utara yang tidak aman dan berbuntut panjang. Kaca kantor pecah berderai, ekonomi tumbuh lamban, citra daerah pun menjadi rusak. Butuh waktu lebih lama lagi untuk mencairkan kelompok-kelompok massa.
Bagi kita di Kalbar, Kabupaten Kubu Raya sebagai misal sudah menganggarkan Rp700 juta untuk pengamanan Pilkada. Dana itu besar jika dibandingkan kucuran kredit dan fasilitas layanan publik, tetapi sesungguhnya kecil untuk membiayai pesta demokrasi yang aman dan sukses mengantarkan terpilihnya pemimpin terbaik.
Untuk menjamin Pilkada yang aman, Kapolda Kalbar, R Nata Kesuma menegaskan bahwa posisi Polda adalah back-up pengamanan yang dilakukan masing-masing Kapolres. Sementara itu TNI akan menjadi back-up bagi Polda jika terjadi sesuatu yang di luar kemampuan Polres dan Polda dalam menanganinya.
Kita tentu berharap dana Rp700 juta atau lebih untuk Kubu Raya, Kota Pontianak, Kabupaten Pontianak dan Sanggau yang secara serentak melaksanakan Pilkada bisa dihemat sedemikian rupa. Khususnya dengan cara-cara antisipatif karena antisipasi jauh lebih murah ketimbang operasi lapangan bilamana terjadi huru-hara.
Latihan pengamanan yang selama ini telah dilakukan sangat penting untuk langkah antisipasi. Pada sisi lain, simulasi itu ”show of force” kepada publik bahwa aparat siap untuk terjadinya sesuatu dan lain hal sangat strategis. Show of force atau unjuk kekuatan itu sekaligus ”gertakan” kepada provokator jika berani mengambil resiko dihadapi tegas dan tuntas.
Dalam simulasi sudah jelas ditunjukkan protapnya. Mereka akan ditindak dengan tegas. Bilamana perlu tembak di tempat.
Proses Pilgub Kalbar yang berlangsung Nopember tahun lalu menjadi pelajaran berharga. Bahwa Kalbar berhasil keluar sebagai contoh teladan nasional. Banyak provinsi datang belajar di Kalbar untuk bagaimana agar terselenggaranya Pilkada yang aman dan damai: apapun hasilnya.
Kita berharap, Pilkada di 4 kabupaten-kota 25 Oktober mendatang berlangsung sukses. Soal kalah dan menang, itu soal biasa. Sama saja seperti Piala Eropa kemarin. Tak soal Jerman atau Spanyol yang jadi jawara karena kalah dan menang adalah soal biasa. Kita cukup menikmati fair-play atau permainan profesional.
Polisi sebagai hakim penegak kamtibmas kita harap juga fair-play.KPU dan panwaslu serta media massa juga harus berlaku demikian sehingga keamanan menjadi tanggung jawab kolektif. Semua kita harus menggunakan waktu dan kesempatan secara optimal. Jaminan keamanan amat dibutuhkan masyarakat.

Baca selengkapnya..

Mengisi Kemerdekaan dari Hal-hal Kecil

Apa yang mesti saya lakukan untuk memaknai HUT ke-63 RI? Pertanyaan ini bertalu-talu di benakku.
Tahun yang lalu aku dan teman-teman melaksanakan diskusi menarik tentang pemaknaan kemerdekaan. Tahun ini? Tak ada diskusi. Aku memaknainya dengan cara yang sederhana saja, mencangkok pohon jambu air.
Kupikir, ilmu mencangkok sudah kuketahui sejak SD. Mestinya ilmu ini diamalkan. Apalagi setiap kali mencangkok biasanya berhasil dengan baik. Dan saya berharap tiga cangkokan jambu air saya tumbuh bagus.
Kalau sekarang di tanggal 17 Agustus 2008 saya mencangkok, insya Allah 3 bulan ke depan sudah dapat ditanam langsung. Berarti Nopember.
Saya punya imajinasi, jika Nopember kelak 3 cangkokan itu ditanam di halaman belakang rumahku, dan 3 tahun kemudian sudah berbuah, tentunya dapat dimakan oleh anak, istri, teman-teman, tentangga dan handai-taulan. Lalu dengan bangga saya akan katakan, "Inilah perjuangan saya. Saya mencangkok sendiri pada 17 Agustus. Dan 3 tahun sudah berbuah. Ini makna lain merayakan kemerdekaan."
Merdeka! Merdeka dari belenggu politik dan ekonomi, bahkan budaya. Saya merdeka di tanah sendiri. Buktinya bisa bercocok tanam.
Katanya, jika tanam tomat berbuat tomat. Jika bertanam jambu berbuah jambu. Saya dengan HUT ke-63 RI hendak bertanam kebaikan, semoga juga berbuah kebaikan.
Selain mencangkok jambu air, saya juga menanam satu bibit jambu bol tanpa biji. Bibit unggul itu saya deret di belakang rumah. Dan semoga tumbuh subur serta produktif.
Memaknai hari besar dengan menanam pohon sejurus waktu kemarin juga jadi trend. Terutama menjelang KTT Climate Change di Bali. Dan karena KTT sudah selesai, semoga trend itu tidak ikut surut pula.
Saya mengulum senyum setiap kali lewat di depan rumah di mana saya dan ayah membangun sebuah jalan kecil sehingga menjadi Gang H Saleh 1 (nama kakekku). Di sana ada pohon jarak pagar.
Jarak pagar itu sudah berbuah produktif walaupun tanpa perawatan intensif. Jarak ini ditanam 3 tahun yang lalu. Pada 20 Mei 2006, Hari Kebangkitan Nasional.
Kawan! Pertanian tak jarang menginspirasi sekali. Sayang kalau pertanian kita abaikan. Oleh karena itu mari bersahabat dengan lingkungan dengan cara merawat dan memanfaatkannya.

Baca selengkapnya..

Mengisi Kemerdekaan

210 juta penduduk Indonesia. Berjuta kepala, berjuta pikirannya. Oleh karena itu tak salah jika orang mengatakan Indonesia adalah negara yang kaya. Tidak keliru jika dikatakan Indonesia adalah negara besar.
Emas yang ditambang di Kalimantan atau Papua tidak berarti apa-apa ketimbang menambang pikiran manusia. Bahwa manusia jauh lebih istimewa ketimbang logam paling mulia sekalipun.
Manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Ia adalah mikrokosmos di tengah makrokosmos jagad raya. Tapi manusia juga adalah makrokosmos dari supermikrokosmos sel-sel hidup di dalam jaringan hidup tubuhnya.
Manusia adalah khalifah. Manusia adalah pemimpin di muka bumi, sekaligus pemimpin bagi dirinya sendiri.
Dilihat dari sisi populasi, manusia Indonesia adalah kekuatan besar. Begitupula dilihat dari volume konsumsi, rakyat Indonesia adalah supermarket besar. Hanya sayangnya, populasi dan volume yang besar itu justru menjadi sasaran negara maju ketimbang produksi dalam negeri.
Indonesia sebagai negara besar, ibarat raksasa yang sedang tidur. Jika ada kesadaran kolektif, Indonesia berpeluang menjadi negeri adidaya baru di dunia. Pertanyaannya kapan? Jawabannya terpulang kepada diri sendiri. Apakah kita sudah merdeka? Apakah kita sudah lepas dari belenggu penjajahan. Penjajahan dalam arti yang seluas-luasnya.
Dengan jumlah penduduk yang besar, dan mendiami negeri kepulauan terbesar di dunia, agaknya ada sesuatu yang keliru jika masih terdapat busung lapar, rakyat miskin dan tidak makmur-sejahtera di negeri Zamrud Khatulistiwa ini. Bisa hal tersebut korslet akibat penyakit malas, akibat rendahnya pengetahuan dan wawasan, akibat warisan devide et empera zaman Belanda, atau bisa terjadi karena pemerintah salah urus.
Proklamasi yang dikumandangkan 17 Agustus 1945 mengamanahkan agar terwujud tatanan yang berketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab; persatuan Indonesia; kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan; keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Merdeka mengandung arti dan makna bebas. Bebas dari penjajahan politik, bebas dari penjajahan fisik, dan tentu saja kita juga ingin lepas dari penjajahan ekonomi. Kita tak ingin menjadi negara penghutang sehingga anak cucu kita lahir semua menanggung beban.
Oleh karena itulah, maka mengisi 63 tahun kemerdekaan RI, kita sebagai manusia Indonesia harus bisa melepaskan belenggu keterjajahan kita. Baik dari segi idiologi, politik, sosial, maupun budaya.
Kita harus maju dengan semangat kejuangan. Dengan semangat kedisiplinan. Dengan orientasi jauh ke depan.
Kita harus maju dengan pikiran. Karena hanya dengan pikiran teknologi bisa berkembang. Knowledge is a power. Ilmu pengetahuan adalah kekuatan.
Pengetahuan saja tentu tidak cukup. Kita butuh keterbukaan dan saling merapatkan barisan. Kita perlu bersatu dalam visi dan misi yang sama. Fokus menghadapi segala rintangan sehingga Indonesia emas bisa dicapai.

Baca selengkapnya..

Soft Launching Buku 50 Tahun Pembangunan Pertanian Kalbar

Budi Rahman
Borneo Tribune, Pontianak

Tak bisa dipungkiri pertanian adalah nafas kehidupan. Siapa yang berani menyangkal fakta bahwa kehidupan umat manusia sangat bergantung pada asupan makanan produk kaum tani?
Pertanian memang kalah mentereng dengan hingar bingar dunia politik atau entertainment namun kegagalan merawat sektor yang satu ini bisa berdampak sangat buruk bahkan bisa mengakibatkan kebangkrutan bagi sebuah negeri. Begitu besar peran sektor pertanian sebagai penyokong kelangsungan hidup manusia. Sayangnya tak banyak pihak yang dapat mencatat kronik perjalanan pembangunan pertanian di negeri ini.

Beruntung Kalbar, dari sekian banyak orang yang mengabaikan makna sebuah rekam sejarah ada seorang penulis daerah yang sehat pikir yang menyempatkan diri menulis perjalanan sejarah pertanian Kalimantan Barat. Dialah Nur Iskandar, sarjana pertanian lulusan Universitas Tanjungpura yang mengaku tergerak hatinya untuk mencatat perjalanan sejarah pembangunan pertanian di Kalimantan Barat, lengkap dengan intrik peristiwa yang melingkupi perjalan sejarah di bidang kebutuhan primer manusia ini.

“50 Tahun Pembangunan Pertanian Kalbar” demikian buku setebal 172 halaman ini diberi judul oleh sang penulis yang juga berprofesi sebagai jurnalis ini. Ada sebuah misi penting untuk merekam perjalanan sejarah pertanian Kalbar untuk warisan generasi mendatang yang diakui sang penulis. Sudah menjadi “bawaan lahir” kebanyakan masyarakat yang tuna sejarah adalah kerap membuat sebuah kebijakan yang tidak berpijak pada masa lalu dan tidak berpandangan ke depan.
Untuk mengantisipasi kemungkinan buruk di ataslah karya yang ditulis dalam tempo kurang satu tahun ini dilakukan oleh penulis.
“Saksi-saksi sejarah pelaku pembangunan pertanian di Kalbar sudah banyak meninggal. Sementara catatan-catatan prestasi dan mimpi-mimpi yang mereka inginkan belum ada yang menuliskannya,” demikian Pimred Harian Borneo Tribune mengatakan alasan penulisan buku ini.
Nukilan kisah dan rangkuman sejarah yang ditulis oleh sang penulis ini dikemas dalam 12 bab. Mulai dari fase perintis pembangunan pertanian, transisi kekuasaan yang turut mewarnai kebijakan pembangunan pertanian hingga temuan-temuan fenomenal para pelaku pertanian diulas apik dengan gaya naratif yang memikat oleh penulis.
Buku ini tidak hanya menyajikan sebuah catatan sejarah yang dokumentatif namun juga mewartakan kisah di balik sebuah kebijakan dan profil tokoh sentral yang turut menyertai perjalan sejarah pertanian Kalbar yang ditarik 50 tahun ke belakang ini. Membacanya sepintas pembaca akan merasa seperti membaca koran dengan isi karya sastra. Asyik dan menghanyutkan. Pilihan diksi dan rangkaian kalimat dijalin dengan sentuhan seorang jurnalis yang kenyang pengalaman di dunia persuratkabaran ini.
13 Agustus ini buku yang sangat berguna sebagai penawar sakit alpa sejarah ini akan diluncurkan. Bertepatan dengan pembukaan pameran Kalbar Expo di PCC karya intelektual muda Kalbar ini akan di-soft launching.

Baca selengkapnya..

Persma STIT Mengawal Demokrasi di Singkawang

Pers mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Syarif Abdurrachman Singkawang berupaya tampil sebagai salah satu pilar demokrasi keempat setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Melalui mimbar bebas akademis yang ditopang media kampus, Presma mengawal dan menjunjung tinggi demokrasi—khususnya di Kota Singkawang.
Pemimpin Redaksi Presma, Budi Wijaya dalam pelatihan jurnalistik yang digelar di Kota Singkawang 8-9 Juli lalu mengatakan, Presma akan mendidik anggotanya untuk menjadi agen penegak demokrasi yang profesional sebagaimana visi dan misi jurnalisme itu sendiri, yakni yang sesuai dengan undang-undang, di mana fungsi jurnalis adalah melakukan kontrol sosial selain menyajikan informasi, edukasi dan hiburan. Kontrol sosial adalah kata kunci dalam menegakkan demokrasi di mana suara rakyat adalah suara Tuhan.
Pelatihan selama dua hari yang bekerjasama dengan Harian Borneo Tribune dan Tribune Institute itu mengupas teknik-teknik dasar jurnalistik dan fotografi. Pemateri berasal dari redaktur dan fotografer di Borneo Tribune.
Pada 8 Juli tampil sebagai pemateri teknik-teknik dasar jurnalistik redaktur pendidikan sekaligus pelaksana harian Tribune Institute, Asriyadi Alexander Mering yang dibantu Ketua Biro Sambas, Agus Wahyuni dan Ketua Biro Singkawang, Mujidi. 20 peserta mengikuti dengan takzim di Kampus STIT.
Persma sudah mempunyai media sendiri dalam bentuk bulletin untuk menampung aktivitas para jurnalis kampus. Edisi Presma STIT ini sudah menginjak penerbitan ketiga dengan menampilkan laporan-laporan utama sekitar kampus. Pada edisi kedua Presma mengupas akreditasi yang dituntut mahasiswa pada STIT.
“Memang terasa bahwa pers mahasiswa adalah pilar demokrasi di kampus serta luar kampus karena tugas para jurnalis adalah memverifikasi data atau isu sehingga menjadi dapat dipercaya. Informasi yang benar menjadi pegangan banyak orang untuk bekal-bekal mereka mengambil keputusan di dalam hidupnya,” ungkap senior di Presma Endri.
Mahasiswa semester 6 ini mengatakan, memproduksi bulletin kampus bukan hal yang gampang karena menyangkut manajemen, pembagian tugas, biaya, waktu dan lain-lain, tetapi ilmunya luar biasa berguna. “Kami merasakan bahwa aktif di pers kampus benar-benar tempat berlatih mewujudkan iklim demokratis,” ungkapnya.
Asriyadi Alexander Mering dalam kupasannya mengatakan, tulisan yang baik menjadi informasi yang penting bagi pendidikan masyarakat. Bahkan menulis sama dengan mengabadikan kehidupan. Kehidupan pun menjadi abadi.
Oka, salah seorang mahasiswa yang ikut di dalam pelatihan tampak gembira. Di saat sesi fotografi yang diampu Jessica Wuysang dengan lokasi di Pantai Samudra, dengan blak-blakan mengaku bahagia. “Pelatihan seperti yang digelar Presma sangat berguna bagi kami. Kami sangat bahagia karena banyak ilmu-ilmu baru yang kami dapatkan di luar ilmu pendidikan agama di kampus,” ungkapnya.
Jessica Wuysang yang akrab disapa Maya mengajarkan teknik-teknik pengambilan gambar dengan kamera analog dan digital. Ia juga mengajarkan mahasiswa menggunakan kamera poket dan fasilitas-fasilitasnya.
Mahasiswa tidak hanya mendapatkan materi dan diskusi, tapi juga praktek. Mereka menulis dan memotret dengan disiplin fotografi news yang memikat.
Di dalam praktikum di Pantai Indah mahasiswa menjepret apa saja yang bagi mereka menarik dan mencari sudut-sudut pandang yang penting. Mereka bersemangat untuk menjadi penulis dan pemotret yang profesional sehingga menjadi pemasok informasi yang akurat dalam dinamika masyarakat yang makin kompleks dengan nama demokrasi.
Peserta tak urung berlari, melompat, bagaikan terbang, menari dan bernyayi untuk melihat rekaman gambar-gambar mereka. Jessica Wuysang juga membandingkan gambar-gambar jepretannya yang ada di laptop, dibandingkan dengan karya mahasiswa. Puluhan mahasiswa tertawa terbahak-bahak melihat diri mereka sendiri dalam berlatih. Ada yang melompat, terbang, berlari...
Diskusi makin seru dan ditutup dengan harapan-harapan, bahwa semua ilmu yang didapatkan untuk dapat dituangkan ke dalam bulletin presma untuk mengawal demokrasi diSingkawang. Mahasiswa harus memulai menerapkan ilmu yang didapatkan, karena ilmu yang dipraktikkan seperti pohon yang berbuah. Sebaliknya, ilmu yang tidak diamalkan sepertipohon rimbun tak berbuah.

Baca selengkapnya..